Fraksi PKS Desak Pengawasan Distribusi LPG dan Perluasan Jargas di Balikpapan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Balikpapan menyoroti persoalan distribusi gas LPG 3Kg subsidi dan lambannya realisasi jaringan gas (jargas) rumah tangga. Mereka mendesak pemerintah pusat segera merespons permintaan tambahan kuota gas LPG dan melanjutkan pembangunan jargas yang masih terbatas di kota ini.

Anggota Fraksi PKS Jafar Sidik menjelaskan, bahwa masalah utama LPG subsidi adalah kelangkaan dan lonjakan harga yang tidak terkendali di tingkat pengecer. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) untuk gas 3 kilogram seharusnya berada di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung.

“Di lapangan, harganya bisa jauh lebih tinggi karena pasokan dari pangkalan sering kosong. Akhirnya masyarakat terpaksa membeli dari pengecer, yang tidak terkontrol harganya,” ujarnya, Kamis (19/6/2025).

Ia menambahkan bahwa kondisi ini diperparah oleh praktik sejumlah pangkalan yang menjual gas ke pengecer, bukan langsung ke masyarakat. Hal ini terjadi karena harga di pengecer lebih tinggi, sehingga memberikan keuntungan lebih bagi oknum pangkalan.

“Mereka jual ke pengecer diam-diam, karena marginnya lebih besar. Kalau tidak ada pengawasan, praktik seperti ini akan terus terjadi,” katanya.

Pemerintah Kota Balikpapan sendiri telah mengajukan usulan penambahan kuota LPG subsidi ke pemerintah pusat, dari 19.000 metrik ton menjadi 30.000 metrik ton melalui Gubernur Kalimantan Timur kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Usulan itu sudah dikirim, tinggal kita kawal agar direalisasikan. Tapi sambil menunggu, distribusi di lapangan juga harus dikontrol ketat oleh Dinas Perdagangan dan pihak niaga agar tidak terjadi penyimpangan,” tegasnya.

Tak hanya LPG, Fraksi PKS juga menyoroti lambatnya penyelesaian proyek jaringan gas (jargas) rumah tangga. Dari target 242.000 sambungan rumah (SR) di Balikpapan, baru sekitar 16.000 SR yang terealisasi.

“Baru dua kecamatan yang tersentuh jargas, yaitu Balikpapan Utara dan Tengah. Itupun belum seluruh wilayah. Di Muara Rapak saja dari 86 RT baru sekitar 66 RT yang terlayani,” jelasnya.

Jangkauan Jargas

Menurutnya, Wali Kota Balikpapan juga telah mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM pada 24 April 2025 untuk meminta kelanjutan proyek jargas tersebut. Fraksi PKS pun telah membawa aspirasi ini ke DPR RI dalam kunjungan kerja tanggal 26–27 Mei 2025.

“Kami bawa langsung aspirasi ini ke Fraksi PKS DPR RI dan Badan Aspirasi DPR. Harapannya, surat dari wali kota itu dikawal hingga ke Kementerian ESDM agar program jargas bisa dilanjutkan ke seluruh kecamatan,” terangnya.

Fraksi PKS berharap pembangunan jargas dapat menjangkau lebih banyak rumah tangga. Sebagai solusi jangka panjang terhadap persoalan energi dan subsidi LPG yang terus bermasalah setiap tahun.***

Penulis : Dani

Editor : Ramadani