Gubernur Kaltim Pastikan Kesiapan PSU Pilkada Mahulu 2025

MAHAKAM ULU, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum), memastikan kesiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang akan berlangsung pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Hal itu disampaikannya, saat meninjau langsung persiapan PSU Mahulu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 dan TPS 08, serta posko keamanan setempat, Kamis 22 Mei 2025.

Gubernur didampingi, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh, serta perwakilan KPU Pusat Iffa Rosita.

Dalam kesempatan itu, rombongan juga berdialog langsung dengan Ketua KPU Mahulu, petugas KPPS, dan warga, guna menyerap aspirasi dan memastikan kesiapan teknis maupun logistik menjelang PSU

“PSU ini bukan kegagalan, melainkan bentuk penguatan demokrasi. Ini adalah wujud ketaatan kita terhadap konstitusi dan amanah Mahkamah Konstitusi,” tegas Gubernur Harum.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Polemik Ijazah Jokowi Berakhir: Penyelidikan Resmi Dihentikan Bareskrim

Fokus Distribusi Logistik dan Wilayah Perbatasan

Gubernur Harum juga menyoroti pentingnya distribusi logistik, terutama ke wilayah pedalaman dan perbatasan. Ia meminta KPU Mahakam Ulu memastikan tidak ada kendala teknis yang dapat menghambat partisipasi pemilih.

“Mahulu adalah daerah perbatasan dengan tantangan geografis tinggi. Tapi saya melihat semangat petugas luar biasa. Jangan sampai suara rakyat terhambat karena masalah logistik,” ujarnya.

Seperti diketahui, PSU Pilkada Mahulu 2025 merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait temuan pelanggaran administratif dalam pilkada sebelumnya. Mahkamah memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa TPS untuk menjamin keadilan dan integritas proses demokrasi.

Pemerintah Provinsi Kaltim menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan PSU ini sebagai bentuk tanggung jawab menjaga kualitas demokrasi, khususnya di daerah strategis perbatasan Indonesia–Malaysia.

Dengan pengawasan ketat dan koordinasi lintas lembaga, PSU Mahulu diharapkan menjadi contoh praktik demokrasi yang transparan dan berintegritas di wilayah Benua Etam. / Pemprov Kaltim