Indonesia Krisis 50 Ribu Kepala Sekolah, Pemerintah Luncurkan Program Kepemimpinan Nasional
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Indonesia tengah menghadapi krisis serius dalam dunia pendidikan: kekurangan lebih dari 50 ribu kepala sekolah. Masalah ini bukan sekadar kekosongan jabatan administratif, melainkan ancaman nyata terhadap mutu pendidikan nasional.
Menjawab kondisi ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Program Kepemimpinan Sekolah, sebuah inisiatif strategis untuk membangun sistem kepemimpinan pendidikan yang profesional, visioner, dan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.
Kekosongan Kepala Sekolah Terjadi di 40 Ribu Sekolah
Data Kemendikdasmen per Juni 2025 menunjukkan, 40.072 posisi kepala sekolah belum terisi, dan 10.899 kepala sekolah akan memasuki masa pensiun pada 2025. Provinsi dengan kekosongan terbanyak adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
“Kepemimpinan sekolah adalah fondasi mutu pendidikan. Tanpa kepala sekolah yang kompeten dan transformatif, sulit bagi sekolah untuk berkembang,” tegas Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam siaran pers resmi, Selasa (24/6/2025).
Program Kepemimpinan Sekolah: Jawaban atas Krisis
Berbeda dari pelatihan kepala sekolah konvensional, Program Kepemimpinan Sekolah menawarkan pendekatan transformatif. Program ini menyasar guru, calon kepala sekolah, pengawas, dan tenaga kependidikan (Tendik), dengan kurikulum berbasis:
- Karakter dan etika kepemimpinan
- Manajemen sekolah modern
- Transformasi digital dan teknologi pendidikan
- Kolaborasi dan inovasi pembelajaran
Program ini didukung sistem digital SIMKSPSTK (Sistem Informasi Manajemen Kepala Sekolah, Pengawas, dan Tendik) melalui platform Ruang GTK, yang dirancang untuk menjamin seleksi, pelatihan, hingga pemantauan karier secara transparan dan efisien.
“Program ini terintegrasi dengan sembilan regulasi pendidikan nasional, termasuk Permendikdasmen No. 7 Tahun 2025,” ujar Nunuk Suryani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen.
BACA JUGA :
DPR Dukung Penuh, Dorong Daerah Responsif
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendukung penuh program ini dan menekankan urgensi pengisian jabatan kepala sekolah secara cepat dan berkualitas.
“Kepala sekolah bukan sekadar pengelola administratif. Mereka adalah leader pembelajaran. Kekosongan posisi ini menghambat pendidikan, terutama di daerah. Kami mendorong pemerintah daerah segera menyesuaikan diri dengan regulasi baru,” ujar Hetifah.
Ia juga menilai kebijakan ini sebagai langkah maju dalam pemerataan mutu pendidikan dan bagian dari reformasi birokrasi serta desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah.
Pendidikan Abad 21 Butuh Pemimpin Sekolah Visioner
Tantangan pendidikan saat ini semakin kompleks: Revolusi Industri 5.0, perubahan demografi, hingga digitalisasi pendidikan. Semua itu menuntut kehadiran kepala sekolah yang kritis, adaptif, dan mampu menggerakkan seluruh elemen pendidikan.
Peluncuran Program Kepemimpinan Sekolah menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius membenahi krisis kepemimpinan pendidikan. Kemendikdasmen menegaskan: kepala sekolah bukan sekadar jabatan, tapi panggilan untuk mencetak masa depan bangsa.
BACA JUGA
KREDIT
