Kabinet Bayangan Desak Pemerintah Segera Keluarkan MBG dari Anggaran Pendidikan, Hormati Putusan MK

JAKARTA, inibalikpapan.com – Kabinet Bayangan mendesak pemerintah segera mengeluarkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos anggaran pendidikan tanpa menunggu batas waktu penyesuaian hingga 2028 sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mereka menilai penundaan tersebut berpotensi mengurangi alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Desakan itu muncul setelah MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang APBN 2026. Dalam putusannya, MK menyatakan program MBG bukan bagian dari fungsi pendidikan sehingga tidak boleh dibiayai dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen APBN.

Namun, Mahkamah memberikan masa transisi hingga penyusunan APBN 2028 agar pemerintah memiliki waktu melakukan penyesuaian.

Menteri Pertanian dan Kedaulatan Pangan Kabinet Bayangan Isnawati Hidayah menilai pemerintah seharusnya tidak menunggu hingga masa transisi berakhir.

“Keputusan MK merupakan penenang sementara yang masih mengorbankan perbaikan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru dan kualitas sarana dan prasarana untuk anak-anak kita. Harusnya negara menyelamatkan anggaran pendidikan sesegera mungkin,” kata Isnawati Hidayah dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/8/2026).

Kabinet Bayangan menilai pemerintah bersama DPR sudah dapat memperbaiki struktur anggaran melalui APBN Perubahan 2026. Ini dengan mengurangi sebesar-besarnya alokasi dana untuk Program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran Pendidikan Harusnya untuk Pendidikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Bayangan Iman Zanatul Haeri menegaskan anggaran pendidikan seharusnya difokuskan untuk kebutuhan utama sektor pendidikan. Termasuk kesejahteraan tenaga pendidik.

“Kementerian urusan pendidikan (Kemdikdasmen, Kemdiktisaintek, Kembud, dan Menko PMK) semestinya segera merancang ulang mekanisme, agar 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN 2027 dialokasikan untuk komponen utama pendidikan seperti gaji guru, gaji dosen, sarana-prasarana, biaya pendidikan menengah, dan biaya pendidikan tinggi (UKT), dan seterusnya,” ujarnya.

Selain meminta pemerintah segera memisahkan pendanaan MBG dari anggaran pendidikan melalui APBN Perubahan 2026, Kabinet Bayangan juga mendesak pemerintah memastikan RAPBN 2027 tetap memenuhi amanat konstitusi. Ini dengan alokasi pendidikan di luar MBG mencapai sedikitnya 20 persen APBN.

Mereka juga meminta pemerintah membuka realisasi anggaran pendidikan secara berkala. Tujuannya agar dapat diawasi publik serta menghentikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.***

Penulis: Donny M.
Sumber: Suara.com (jaringan inibalikpapan.com)
Editor: Donny