Kemendagri Dorong Kompetisi Sehat Daerah, Penilaian Kinerja Kini Berbasis Data dan Regional

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah dengan pendekatan yang lebih seimbang antara pengawasan dan pemberian apresiasi. 

Hal ini disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam kegiatan Penganugerahan Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional Kalimantan.

Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa penilaian kinerja daerah kini dilakukan secara lebih objektif dengan menggandeng Tempo Media Group sebagai mitra independen. Selain itu, proses evaluasi juga berbasis data resmi, termasuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta kementerian dan lembaga terkait.

“Penilaian ini kami desain agar transparan, berbasis data, dan bebas intervensi. Kami ingin memastikan hasilnya benar-benar mencerminkan kinerja riil pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Kemendagri memiliki peran strategis sebagai pembina dan pengawas pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Instrumen yang digunakan meliputi evaluasi APBD, pengawasan regulasi daerah, hingga manajemen kepegawaian.

Namun, menurutnya, pendekatan pengawasan saja tidak cukup. Karena itu, pemerintah mulai mengedepankan skema insentif fiskal dan penghargaan sebagai bentuk motivasi bagi daerah yang berprestasi.

“Dengan adanya insentif ini, kami ingin menciptakan iklim kompetisi yang sehat. Daerah didorong untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Berbeda dari sebelumnya, sistem penilaian kini dibagi berdasarkan regional. Langkah ini dinilai lebih adil mengingat adanya perbedaan kapasitas fiskal dan karakteristik antar daerah.

Adapun indikator utama penilaian mencakup pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, serta inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Tito menyebut, inflasi nasional saat ini berada di kisaran 2,4 persen, angka yang dinilai ideal dalam menjaga keseimbangan ekonomi.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya sektor perumahan sebagai penggerak ekonomi. Selain memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pembangunan perumahan juga dinilai mampu membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan.

Kegiatan penghargaan ini, lanjutnya, tidak sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat pembangunan daerah berbasis kinerja.

Ke depan, program serupa akan terus digelar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera hingga kawasan timur seperti Maluku dan Papua.

Menutup arahannya, Tito mengajak seluruh kepala daerah untuk terus berinovasi dan tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi.

“Apresiasi ini adalah pemicu. Yang terpenting adalah bagaimana daerah terus bergerak, adaptif, dan fokus pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.***