Klarifikasi Jusuf Kalla: Saya Bicara Realita Konflik Poso-Ambon, Bukan Dogma Agama

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), akhirnya angkat bicara terkait pelaporan dirinya ke Polda Metro Jaya. JK menegaskan bahwa pernyataannya dalam ceramah di Universitas Gadjah Mada (UGM) beberapa waktu lalu sama sekali tidak bermaksud membahas dogma atau ideologi agama, apalagi melakukan penistaan.

Dalam konferensi pers di kediamannya, Sabtu (18/4/2026), tokoh perdamaian nasional ini menjelaskan bahwa apa yang ia sampaikan adalah paparan mengenai realita sosiologis yang terjadi saat konflik berdarah di Poso dan Ambon pecah.

Penyelewengan Agama dalam Konflik

JK menekankan bahwa inti dari pernyataannya adalah tentang bagaimana agama sering kali diselewengkan oleh pihak-pihak yang bertikai untuk melegitimasi kekerasan.

“Saya tidak bicara tentang dogma atau ideologi agama. Saya bicara tentang kenapa mereka saling membunuh? Tidak ada ajaran Islam atau Kristen yang mengajarkan itu. Mereka semua melanggar ajaran agama. Yang terjadi adalah agama diselewengkan,” tegas JK, dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Terkait penggunaan istilah “syahid” yang dipersoalkan, JK menjelaskan bahwa pemilihan kata tersebut menyesuaikan dengan audiens di masjid saat momen Ramadan. Tujuannya adalah agar jemaah memahami sudut pandang pelaku konflik saat itu, yang secara keliru merasa sedang berjuang demi agama.

Pesan Edukasi dari Sejarah Kelam

JK menyayangkan jika penjelasannya mengenai sejarah pahit bangsa Indonesia justru disalahpahami. Ia mengingatkan bahwa konflik Poso-Ambon merupakan salah satu tragedi terganas dalam sejarah Indonesia setelah peristiwa 1965.

“Ini perang karena agama yang dipakai, tapi diselewengkan. Tidak ada konflik lain yang orang potong kepala baru dijadikan bola sepak. Itulah yang ingin saya gambarkan kepada Anda semua,” ujarnya sebagai pengingat betapa bahayanya jika sentimen agama dibawa ke ranah politik atau konflik.

Bagi JK, menceritakan kenyataan pahit tersebut adalah bagian dari upaya edukasi bagi calon pemimpin masa depan agar tidak lagi menggunakan agama sebagai alat pemicu perpecahan.

Latar Belakang Pelaporan

Sebelumnya, JK dilaporkan oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik ke Polda Metro Jaya pada Minggu (12/4/2026). Pernyataan JK dinilai menimbulkan keresahan dan polemik di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.

Laporan tersebut teregister dengan nomor STTLP II/2546/IV2026/SPKT/POLDA METRO JAYA. Menanggapi hal itu, JK tetap pada pendiriannya bahwa konteks ucapannya merujuk spesifik pada kelompok yang bertikai di masa lalu, bukan kepada pemeluk agama tertentu secara keseluruhan di Indonesia saat ini.