Koalisi Masyarakat Sipil Desak Latsarmil SPPI Dihentikan, Minta Investigasi Kematian 5 Peserta

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Desakan itu disampaikan setelah lima peserta dilaporkan meninggal dunia selama mengikuti pelatihan.

Dalam pernyataan sikap yang dirilis Sabtu (27/6/2026), koalisi menilai tragedi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan yang sejak awal dinilai keliru karena menerapkan pendekatan militer terhadap program yang sepenuhnya berada di ranah sipil.

Koalisi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban sekaligus meminta pemerintah bertanggung jawab atas insiden yang menelan lima nyawa tersebut.

Nilai Latsarmil Tidak Relevan untuk Calon Manajer Koperasi

Koalisi menilai tidak terdapat hubungan antara latihan dasar kemiliteran dengan kompetensi yang dibutuhkan seorang pengelola koperasi.

Menurut mereka, profesionalisme manajer koperasi seharusnya dibangun melalui penguatan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, serta pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan fisik bercorak militer.

“Kompetensi pengelola koperasi dibangun melalui penguasaan tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, bukan melalui latihan militer,” tulis koalisi dalam pernyataannya.

Koalisi juga menilai pelibatan TNI dalam Program Koperasi Desa Merah Putih tidak sejalan dengan semangat reformasi sektor keamanan dan berada di luar mandat utama TNI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang TNI.

Soroti Praktik Militerisasi Ruang Sipil

Koalisi berpandangan pemerintah semakin memperluas pendekatan militer dalam berbagai program sipil.

Menurut mereka, budaya militer yang menitikberatkan pada komando, hierarki, dan kepatuhan tidak sesuai diterapkan dalam organisasi sipil yang membutuhkan ruang dialog, kreativitas, inovasi, berpikir kritis, serta pengambilan keputusan secara partisipatif.

Pendekatan tersebut dinilai berpotensi melahirkan pola kepemimpinan yang otoritatif, minim kritik, dan mengurangi budaya demokrasi dalam pengelolaan organisasi sipil.

Koalisi juga mengaitkan tragedi ini dengan kritik yang sebelumnya mereka sampaikan terhadap berbagai program pemerintah yang menggunakan pendekatan militer, termasuk pendidikan bercorak militer bagi pelajar dan pelibatan TNI dalam sejumlah program sipil.

Desak Komnas HAM Bentuk Tim Investigasi

Dalam pernyataan sikapnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, mendesak pemerintah bersama Komnas HAM membentuk tim investigasi independen, transparan, dan menyeluruh untuk mengusut meninggalnya lima peserta Latsarmil SPPI.

Koalisi meminta proses penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaksana di lapangan, tetapi juga para pengambil keputusan yang merancang dan memerintahkan pelaksanaan program tersebut.

Kedua, menghentikan seluruh rangkaian Latihan Dasar Kemiliteran bagi calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih maupun rencana pelibatan militer dalam berbagai pelatihan bagi masyarakat sipil.

Ketiga, menghentikan pelibatan TNI dalam program-program pemerintah yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokok pertahanan negara dan mengembalikan pelaksanaan program pembangunan kepada institusi sipil sesuai kewenangannya.

Didukung Puluhan Organisasi Sipil

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani puluhan organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, di antaranya Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International Indonesia, Human Rights Working Group (HRWG), WALHI, Indonesia Corruption Watch (ICW), LBH Jakarta, SETARA Institute, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, BEM SI, Koalisi Perempuan Indonesia, serta sejumlah organisasi masyarakat sipil lainnya.

Koalisi menegaskan tragedi yang merenggut lima nyawa peserta SPPI harus menjadi momentum evaluasi total terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin memperluas pendekatan militer dalam urusan sipil.

Editor : Abraham Johan