Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Pelatihan Militer Tidak Tepat Diterapkan ke Calon Pengelola Koperasi

JAKARTA, inibalikpapan.com – Desakan menghentikan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menguat setelah lima calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilaporkan meninggal dunia. Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai pendekatan militer dalam program sipil tersebut harus segera diakhiri.

Koalisi menyebut kematian lima peserta menjadi bukti bahwa pelatihan bercorak militer tidak relevan diterapkan kepada calon pengelola koperasi yang tugas utamanya berkaitan dengan manajemen organisasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur mengatakan tragedi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan yang sejak awal ia nilai keliru karena membawa pendekatan militer ke ruang sipil tanpa dasar kebutuhan yang jelas.

“Kematian lima calon Manajer KDMP semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan dan pelatihan militer tidak tepat diterapkan secara serampangan kepada warga sipil. Tidak ada hubungan antara profesionalisme dalam mengelola koperasi dengan pelatihan militer,” kata Isnur dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).

Mestinya Belajar Tata Kelola Organisasi & Kepemimpinan

Menurut koalisi, kompetensi seorang manajer koperasi semestinya terbentuk melalui pendidikan mengenai tata kelola organisasi, kepemimpinan partisipatif, akuntabilitas, literasi keuangan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, pelibatan TNI dalam pelatihan calon manajer koperasi menurut mereka bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan. Ini sekaligus berada di luar mandat utama institusi pertahanan.

“Kebijakan ini juga memperlihatkan semakin meluasnya praktik militerisasi ruang sipil,” ujarnya.

Koalisi menilai pemerintah seolah menganggap persoalan tata kelola organisasi sipil dapat selesai melalui pendekatan militer. Padahal keduanya memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda.

Menurut Isnur, pendekatan tersebut justru berpotensi menggerus budaya organisasi yang demokratis dan tidak akan menghasilkan pengelola koperasi yang profesional.

“Pendekatan seperti ini tidak akan menghasilkan pengelola koperasi yang profesional, melainkan justru menggerus budaya organisasi yang sehat dan demokratis,” tegasnya.

Meluasnya Militerisasi Ruang Sipil

Koalisi juga menilai tragedi tersebut memperkuat kritik terhadap semakin luasnya pelibatan pendekatan militer dalam berbagai program sipil pemerintah.

Program pelatihan Manajer KDMP mereka nilai sejak awal telah bermasalah karena berdiri atas asumsi bahwa disiplin militer identik dengan profesionalisme organisasi sipil.

“Tragedi yang menewaskan lima peserta semakin menegaskan bahwa asumsi tersebut bukan hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Karena itu pemerintah harus segera menghentikan program ini dan melakukan evaluasi menyeluruh,” kata Isnur.

Selain meminta penghentian Latsarmil bagi calon Manajer KDMP, koalisi juga mendesak pemerintah menghentikan berbagai program lain yang melibatkan pendekatan militer dalam urusan sipil. Termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut mereka, jika pola tersebut terus pemerintah pertahankan maka batas antara fungsi institusi pertahanan dan lembaga sipil dalam negara demokratis akan semakin kabur.

Desakan Bentuk Tim Investigasi

Koalisi turut meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk tim investigasi independen. Tujuannya untuk mengusut penyebab meninggalnya lima peserta selama mengikuti pelatihan.

Mereka juga meminta proses hukum tidak hanya terhadap pelaksana di lapangan. Tetapi juga kepada pihak yang merancang serta mengambil keputusan atas pelaksanaan program tersebut.

“Tidak hanya pelaku di lapangan. Tetapi juga struktur komando dan para pengambil keputusan yang merancang serta memerintahkan pelaksanaan program ini juga harus dimintai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya nyawa warga negara di bawah kendali penyelenggara,” ujarnya.

Koalisi menegaskan seluruh program pembangunan sipil seharusnya datang dari institusi sipil yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Bukan melalui pendekatan militer yang mereka nilai tidak relevan dengan kebutuhan pengelolaan koperasi maupun pembangunan masyarakat.***

Penulis: Donny Moslem
Sumber: Suara.com
Editor: Donny