Komisi II DPRD Balikpapan Desak Perbaikan Kualitas Air di Balikpapan Baru

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com  – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menanggapi serius keluhan sejumlah warga kawasan perumahan Balikpapan Baru. Terkait buruknya kualitas air yang disalurkan melalui sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (14/4/2025), DPRD memanggil pengelola kawasan, PT Sinarmas Wisesa, bersama Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk membahas solusi konkret atas permasalahan tersebut.

RDP yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menjadi ajang klarifikasi dan penyampaian tuntutan dari warga.

Keluhan warga sudah berlangsung cukup lama, terutama soal kualitas air yang tidak layak konsumsi—keruh, berbau, dan tidak memenuhi standar kebersihan.

“Dalam RDP ini, pihak PT Sinarmas mengakui bahwa memang ada masalah dengan kualitas air yang didistribusikan kepada warga. Mereka menyatakan siap melakukan perbaikan maksimal dalam waktu tiga bulan,” ungkap Fauzi, Senin (14/4/2025).

Ia menjelaskan, perbaikan yang dimaksud meliputi kualitas air dan sistem distribusi ke rumah-rumah warga. Agar tidak hanya mengalir tetapi juga layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Komisi II juga menekankan pentingnya verifikasi di lapangan untuk mengetahui sejauh mana masalah ini terjadi. Apakah kerusakan dan keluhan merata di seluruh blok perumahan atau hanya sebagian wilayah saja.

Masalah Aset IPAL Belum Diserahkan ke Pemkot

Selain kualitas air, persoalan lain yang turut disorot DPRD adalah status aset IPAL yang hingga kini masih dikelola oleh PT Sinarmas. Padahal, menurut regulasi dan prinsip pengelolaan fasilitas umum di kawasan perumahan, aset tersebut seharusnya sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan.

“Maka kami merekomendasikan agar pengembang segera menyerahkan aset IPAL kepada pemerintah kota. Setelah itu baru bisa ditentukan siapa pengelola selanjutnya. Bisa tetap oleh Sinarmas, atau bisa juga pihak ketiga yang profesional,” tegas Fauzi.

Penyerahan aset ini dinilai penting agar pengelolaan air dapat dipantau dan dikendalikan lebih optimal oleh pemerintah daerah, serta menjamin hak dasar warga atas air bersih.

Komitmen Perbaikan dan Evaluasi Sinarmas

Perwakilan PT Sinarmas yang hadir dalam RDP menyatakan pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi air yang dikelola. Mereka mengakui adanya kekurangan dan menyatakan tengah melaksanakan sejumlah perbaikan teknis.

“Secara kuantitas, air sudah bisa mengalir paling tidak 1×24 jam. Sedangkan untuk kualitas, kami sedang melakukan perbaikan secara bertahap, dan ditargetkan selesai paling lambat dua bulan ke depan,” jelas perwakilan Sinarmas.

Pernyataan tersebut disambut baik oleh DPRD, meskipun Komisi II tetap akan melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi perbaikan tersebut. Ditegaskan bahwa jika dalam waktu tiga bulan tidak ada kemajuan signifikan, maka DPRD akan mengambil langkah lanjutan.

Rencana Aksi Bersama dan Tinjauan Lapangan

Menutup RDP, DPRD bersama seluruh pihak sepakat untuk menyusun rencana aksi bersama, termasuk melakukan tinjauan langsung ke lapangan dalam waktu dekat. Tinjauan ini akan melibatkan Komisi II, OPD teknis, serta perwakilan warga guna memastikan bahwa kondisi di lapangan sesuai dengan laporan dan aduan yang diterima.

“Kami ingin memastikan langsung, apakah air keruh ini terjadi di semua blok atau hanya sebagian. Jangan sampai laporan warga diabaikan. Kami ingin hasil konkret,” ujar Fauzi.

Ia berharap pengembang dapat menunjukkan komitmen penuh dalam menyelesaikan persoalan ini. DPRD, katanya, tidak akan ragu merekomendasikan kembali Sinarmas sebagai pengelola jika dalam tiga bulan mereka berhasil menyelesaikan seluruh perbaikan.

“Yang kami inginkan adalah jaminan air bersih bagi masyarakat. Itu yang utama. Siapa pun pengelolanya, harus mampu memberikan pelayanan terbaik,” tutupnya.***