Pekerja ASEAN Terpapar AI, Wamen Komdigi: ASN Harus Paham AI

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) mulai menjadi ancaman sekaligus peluang serius bagi dunia kerja. Pemerintah Indonesia diminta tidak menunggu perubahan struktur pekerjaan terjadi sebelum menyiapkan langkah mitigasi.

Dalam siaran persnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan, hampir satu dari empat pekerja di kawasan ASEAN saat ini memiliki pekerjaan yang terpapar perkembangan AI generatif.

Data tersebut merujuk pada laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan menjadi peringatan bahwa transformasi teknologi kini telah menyentuh pasar kerja secara langsung.

“Dilema ini nyata, karena kemajuan pesat AI generatif telah mengubah cara kita bekerja, mengambil keputusan, dan melayani masyarakat,” ujar Nezar dalam Pelatihan Dampak AI pada Pekerjaan dan Tenaga Kerja (AI Impact on Workforce) yang diikuti secara daring dari Jakarta, Jumat (28/8/2026).

AI Bukan Lagi Sekadar Isu Teknologi

Menurut Nezar, dampak AI tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan perubahan atau hilangnya sejumlah jenis pekerjaan.

Perkembangan teknologi tersebut juga berpotensi mengubah struktur ekonomi, pendapatan negara, hingga kebijakan fiskal.

“Bagi pemerintah Indonesia, temuan ini bukan sekadar topik akademis,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah diminta segera membangun kapasitas untuk memahami dan mengelola perkembangan AI.

Nezar menilai pemerintah tidak boleh mengambil sikap menunggu dampak teknologi muncul, kemudian baru menyusun kebijakan untuk mengatasinya.

“Kita harus bertindak dari sisi hulu,” tandasnya.

Pendekatan sejak awal diperlukan agar transformasi AI dapat dikelola dan diarahkan untuk memperkuat produktivitas tanpa menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih besar.

ASN Harus Paham AI

Salah satu persoalan yang disorot adalah kesiapan aparatur pemerintah.

Nezar menilai peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang atau reskilling bagi aparatur sipil negara (ASN) kini menjadi kebutuhan mendesak.

Terutama bagi ASN yang terlibat dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi digital, dan tata kelola pemerintahan digital.

Mereka dituntut memahami cara kerja AI, dampak terhadap masyarakat dan tenaga kerja, serta berbagai risiko yang dapat muncul.

“Peningkatan dan pelatihan ulang keterampilan bukan lagi pilihan,” ungkapnya.

Tanpa pemahaman yang memadai, kebijakan pemerintah berisiko tertinggal dari kecepatan perkembangan teknologi.

Pemerintah Diminta Jadi Regulator yang Paham Teknologi

Selain peningkatan kompetensi, Nezar menekankan pentingnya membangun tata kelola AI yang kuat.

Menurutnya, pemerintah harus mampu merumuskan kebijakan berdasarkan pemahaman yang memadai terhadap teknologi dan dampaknya.

Hal itu penting agar pemerintah tidak terjebak pada kebijakan yang terlalu reaktif atau bahkan kontraproduktif.

“Pemerintah harus berperan sebagai regulator yang berpengetahuan, bukan reaktif,” katanya.

Ke depan, penguatan literasi AI, kemampuan analisis kebijakan, serta pengambilan keputusan berbasis data dinilai menjadi fondasi penting bagi transformasi pemerintahan digital.

Dengan kesiapan tersebut, ASN diharapkan tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi penggerak transformasi yang dapat membantu menyiapkan tenaga kerja Indonesia menghadapi perubahan.

“Saya berharap pelatihan ini membekali kita untuk memperkuat kemampuan adaptasi kolektif kita, membangun tenaga kerja yang tangguh dan inklusif yang siap menghadapi era AI,” tandas Nezar.

Pesan yang mengemuka dari peringatan Wamenkomdigi itu adalah Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu. Ketika AI semakin masuk ke berbagai sektor pekerjaan, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan pemerintah menyusun kebijakan akan menentukan apakah teknologi tersebut menjadi mesin produktivitas atau justru memperlebar persoalan ketenagakerjaan.

Editor : Abraham Johan