Tekanan Fiskal Meningkat, BPJS Kesehatan Gratis Balikpapan Tak Akan Dipangkas

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memilih melakukan pengetatan belanja pada sejumlah pos nonprioritas untuk menjaga program pelayanan dasar tetap berjalan di tengah tren penurunan Transfer ke Daerah (TKD).

Salah satu program yang dipastikan tetap dipertahankan adalah jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan gratis bagi masyarakat. Pemkot menilai layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh terdampak kebijakan efisiensi anggaran.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, mengatakan pemerintah akan lebih dahulu mengevaluasi belanja yang dinilai tidak mendesak sebelum menyentuh program pelayanan dasar.

“Komitmen saya lebih baik dikurangi biaya yang lain daripada biaya BPJS dikurangi, jadi BPJS jalan terus,” tegas Rahmad, Minggu (16/8/2026).

Menurutnya, kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan penggunaan anggaran. Setiap program akan dilihat berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat.

Rahmad mengatakan pengurangan belanja dapat dilakukan terhadap kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Salah satunya melalui pengurangan kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas.

“Untuk menjaga keberlanjutan program tersebut, kita akan lihat kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu,” ujarnya.

Selain belanja kegiatan, pemerintah juga membuka kemungkinan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah program pembangunan yang belum menjadi prioritas utama.

“Termasuk infrastruktur yang tidak menjadi prioritas utama, mungkin kita akan pangkas,” katanya.

Meski demikian, Rahmad berharap penyesuaian anggaran tidak sampai berdampak besar terhadap pembangunan infrastruktur. Menurutnya, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tetap menjadi program utama Pemkot Balikpapan.

“Tetapi mudah-mudahan tidak sampai ke situ, karena itu menjadi program kita, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” tambahnya.

Akses Kesehatan Warga

Rahmad menegaskan pendidikan dan kesehatan menjadi sektor yang harus mendapat perlindungan dalam penyusunan anggaran. Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh membuat masyarakat kehilangan akses terhadap pelayanan dasar.

Terlebih, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Balikpapan telah mencapai 100 persen. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk terus memastikan seluruh masyarakat mendapatkan jaminan akses layanan kesehatan.

Karena itu, efisiensi anggaran diarahkan pada belanja yang masih dapat dikurangi tanpa mengganggu pelayanan publik.

Pemkot Balikpapan juga dituntut semakin cermat dalam menyusun prioritas belanja daerah. Setiap rupiah anggaran diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Rahmad menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga. Sebaliknya, kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan program prioritas tetap memiliki dukungan anggaran.

“Lebih baik biaya yang lain dikurangi daripada biaya BPJS dikurangi,” tegasnya.

Dengan strategi tersebut, Pemkot Balikpapan berharap tekanan terhadap keuangan daerah akibat penurunan TKD dapat diantisipasi tanpa mengorbankan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.(***/Adv Diskominfo Balikpapan).

Penulis : Dani

Editor : Ramadani