Pemerintah Lanjutkan Proyek Giant Sea Wall, Siapkan Badan Otorita dan Anggaran Rp1.200 Triliun

Presiden Prabowo menyampaikan sambutannya saat menghadiri acara Pengukuhan 1.451 Hakim Mahkamah Agung, di Kantor Mahkamah Agung, Jakarta pada Kamis, 12 Juni 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusan pemerintah untuk segera memulai proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.

Proyek raksasa ini disebut sebagai infrastruktur vital yang tak bisa lagi ditunda untuk melindungi kawasan pesisir utara Pulau Jawa dari banjir rob dan dampak krisis iklim yang semakin parah.

“Ini mega proyek, tapi harus kita laksanakan,” kata Prabowo saat menyampaikan keynote speech dalam Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 12 Juni 2025.

Telah Direncanakan Sejak 1995

Prabowo mengungkapkan, pembangunan Giant Sea Wall sejatinya telah dirancang sejak 1995 namun tak pernah terealisasi secara serius.

Proyek ini akan membentang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, dengan estimasi anggaran pembangunan mencapai 80 miliar dolar AS atau setara dengan lebih dari Rp1.200 triliun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin butuh waktu 15-20 tahun. Tapi perjalanan seribu kilometer dimulai dari satu langkah. Kita akan mulai,” tegas Prabowo.

Badan Otorita Khusus dan Sinergi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin kelangsungan proyek jangka panjang ini, Presiden menyatakan akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura Jawa.

Lembaga ini akan memiliki wewenang khusus untuk mengelola pembangunan dan pendanaan proyek, termasuk melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan daerah pesisir lainnya.

Untuk tahap awal, fokus pembangunan akan dimulai di wilayah Teluk Jakarta, dengan perkiraan biaya antara 8–10 miliar dolar AS atau sekitar Rp130–160 triliun. Prabowo menyebut dana tersebut bisa dikerjakan tanpa menunggu bantuan luar negeri.

“Kalau 8 miliar dolar dibagi 8 tahun, itu 1 miliar dolar per tahun. DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah. Saya sudah bicara dengan Gubernur DKI, DKI harus urunan,” ujarnya

Terbuka Kerja Sama Asing

Meski membuka pintu kerja sama internasional, termasuk dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah, Prabowo menegaskan bahwa proyek tidak akan menunggu investor asing.

“Kita tidak menunggu. Kita mulai dengan kekuatan sendiri. Kalau ada yang mau ikut, silakan,” tegasnya. / Setpres