Pemprov Kaltim Kucurkan Rp1 Miliar untuk Bawaslu, Dukung Penuh Pengawasan PSU Kukar dan Mahulu

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengawasan Pilkada dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).

Hal ini ditegaskan saat menerima audiensi Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, bersama jajaran komisioner dan staf di Kantor Gubernur, Senin (14/4/2025).

Pemprov Kaltim Salurkan Dana Hibah Rp1 Miliar untuk Bawaslu

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Harum menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk mengalokasikan dana hibah sebesar Rp1 miliar dari usulan Rp1,9 miliar kepada Bawaslu Kaltim, guna mendukung pelaksanaan PSU dan pengawasan pemilu yang berkualitas.

“Kami pahami kebutuhan anggaran Bawaslu untuk menyukseskan Pilkada dan PSU. Pemprov siap membantu, dan apabila ada kelebihan dana, sisanya wajib dikembalikan,” ujar Gubernur.

Jadwal PSU Kukar dan Mahulu: Fokus pada Pengawasan dan Transparansi

Kepala Badan Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus, menyampaikan bahwa PSU di Kutai Kartanegara akan dilaksanakan pada 19 April 2025, sementara PSU di Mahakam Ulu dijadwalkan 24 Mei 2025, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

BACA JUGA :

Baca Juga:

Akses Jalan Kutai Barat – Mahakam Ulu Putus, Begini Respon Gubernur Kaltim

“PSU Kukar digelar dua bulan setelah putusan MK, dan PSU Mahulu tiga bulan. Masing-masing wilayah diikuti oleh tiga pasangan calon,” terang Sufian.

Dana hibah tersebut akan digunakan untuk supervisi, monitoring, dan koordinasi intensif oleh Bawaslu selama proses PSU berlangsung di kedua kabupaten.

Bawaslu Tegaskan Pengawasan TSM Tetap Jadi Prioritas

Ketua Bawaslu Kaltim, Hari Dermanto, menekankan bahwa pihaknya tetap memiliki kewenangan penuh dalam pengawasan PSU, termasuk penanganan dugaan pelanggaran serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

“Kami tetap bertugas menangani potensi pelanggaran pidana pemilu dan memastikan setiap proses berjalan sesuai asas keadilan dan integritas demokrasi,” tegas Hari.

Audiensi ini juga dihadiri Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Asisten Pemerintahan HM Syirajuddin, serta jajaran Kesbangpol Kaltim, yang menunjukkan komitmen kolaboratif dalam menjaga kualitas demokrasi lokal di Kaltim.