PM Inggris Keir Starmer Akan Kirim Pasukan ke Ukraina

LONDON, inibalikpapan.com – Perdana Menteri (PM) Inggris Keir Starmer menjadi pemimpin Eropa pertama yang mengatakan siap menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina.

Ia membuat komitmen itu menjelang pertemuan para pemimpin darurat di Paris untuk membahas peran Eropa dalam gencatan senjata.

Pada hari Minggu, ia katakan bahwa Eropa tengah menghadapi  momen yang jarang terjadi bagi keamanan kolektif benua tersebut, dan harus bekerja sama erat dengan Amerika Serikat.

Keir Starmer mengatakan Inggris siap memainkan peran utama dalam memberikan jaminan keamanan bagi Ukraina, termasuk siap menempatkan “pasukan kami sendiri di lapangan jika diperlukan”.

“Akhir perang ini, jika memang terjadi, tidak bisa hanya menjadi jeda sementara sebelum Putin menyerang lagi,” tulisnya di surat kabar Daily Telegraph.

Prancis Siap Jadi Tuan Rumah Negara Eropa Pendukung Ukraina

Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menjamu para pemimpin dari Jerman, Italia, Inggris, Polandia, Spanyol, Belanda, dan Denmark.

Mereka yang akan mewakili negara-negara Baltik dan Skandinavia, bersama dengan pimpinan Uni Eropa dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte.

Puluhan pertemuan puncak serupa di masa lalu telah menunjukkan bahwa 27 negara anggota Uni Eropa bersikap ragu-ragu, tidak bersatu dan kesulitan untuk menghasilkan rencana yang padu guna mengakhiri perang Ukraina di depan pintunya.

Inggris bukan anggota UE tetapi keputusan Keir Starmer membuat negara ini menjadi pendukung utama Ukraina dalam perjuangannya untuk mengusir invasi Rusia.

Pasukan penjaga perdamaian akan meningkatkan risiko konfrontasi langsung dengan Rusia dan membebani militer Eropa.

Persediaan persenjataannya telah terkuras karena memasok ke Ukraina dan yang terbiasa sangat bergantung pada AS. dukungan untuk misi-misi utama.

Tak Semua Negara Eropa Terlibat Dalam Misi Perdamaian Rusia – Ukraina

Seorang pejabat kepresidenan Prancis mengatakan percepatan dalam diplomasi berarti Eropa perlu berbuat lebih banyak dan dengan cara yang lebih baik.

“Kami percaya bahwa, sebagai hasil dari percepatan penyelesaian masalah Ukraina, dan juga sebagai hasil dari apa yang dikatakan para pemimpin Amerika, ada kebutuhan bagi Eropa untuk berbuat lebih banyak, lebih baik, dan dengan cara yang koheren demi keamanan kolektif kita,” kata pejabat itu kepada wartawan.

“Inisiatif-inisiatif ini merupakan sebuah peluang. Artinya,  inisiatif-inisiatif ini dapat membantu mempercepat berakhirnya perang di Ukraina. Tetapi jelas kita masih perlu sepakat dan melihat dalam kondisi apa saja akhir perang ini dapat tercapai.”

Pembahasannya, katanya, akan membahas  jaminan keamanan oleh Eropa dan Amerika, bersama-sama atau terpisah.

Pasukan penjaga perdamaian hanyalah salah satu elemen jaminan keamanan yang Ukraina upayakan dimana ide Keir Starmer ia sambut antusias.

Beberapa negara tidak senang karena pertemuan Paris hanya untuk para pemimpin terpilih dan bukan pertemuan puncak Uni Eropa secara penuh, kata pejabat Uni Eropa.

Pejabat kepresidenan Prancis mengatakan pertemuan itu akan memfasilitasi diskusi masa depan di Brussels dan di NATO.

“Semua orang seharusnya dapat mengambil bagian dalam percakapan ini,” katanya.

Tindakan Tak Terduga Donald Trump

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengejutkan Ukraina dan sekutu Eropa minggu lalu ketika ia mengumumkan telah melakukan panggilan telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Trump tak berkonsultasi dengan mereka untuk membahas cara mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama tiga tahun.

Utusan Trump untuk Ukraina, Keith Kellogg, mengatakan pada hari Sabtu bahwa Eropa tidak akan memiliki tempat di meja perundingan perdamaian apa pun.

Washington mengirimkan kuesioner ke berbagai ibu kota negara Eropa untuk menanyakan kontribusi apa yang dapat mereka berikan terhadap jaminan keamanan bagi Kyiv.

Dalam kuesioner enam poin, yang dilihat oleh Reuters pada hari Minggu, AS. menanyakan sekutu Eropa di NATO apa yang mereka perlukan dari Washington untuk berpartisipasi dalam pengaturan keamanan Ukraina.