Prabowo Singgung Kebocoran Triliunan Rupiah, Pertanyakan Kritik yang Hanya Tertuju pada Program MBG

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto mempertanyakan mengapa kritik publik lebih banyak diarahkan kepada Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara praktik kebocoran ekonomi yang disebut telah menggerus penerimaan negara selama puluhan tahun justru minim mendapat sorotan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Menurut Presiden, praktik seperti transfer pricing, under-invoicing, hingga manipulasi perdagangan internasional telah menyebabkan kekayaan Indonesia mengalir ke luar negeri dalam jumlah sangat besar.

“Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tetapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes,” kata Prabowo, dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

MBG Dinilai Lebih Banyak Dikritik

Prabowo menilai pemerintah justru menjadi sasaran kritik ketika menjalankan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan.

Menurutnya, Indonesia masih menghadapi persoalan serius, termasuk tingginya angka stunting dan masih banyak anak yang datang ke sekolah tanpa sarapan atau makanan yang cukup.

“Tetapi kita mau memberi makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga banyak yang tidak makan di sekolah. Kita dituduh pemborosan, kita dibilang ekonomi mau kolaps, harga saham akan ambruk, mata uang akan melemah,” ujarnya.

Soroti Transfer Pricing dan Under-Invoicing

Presiden menjelaskan, praktik transfer pricing merupakan upaya perusahaan mengalihkan keuntungan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah guna mengurangi kewajiban pajak. Sementara under-invoicing dilakukan dengan melaporkan nilai transaksi perdagangan lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Menurut Prabowo, kedua praktik tersebut mengakibatkan negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan bea masuk dalam jumlah besar.

Ia menegaskan, data mengenai kebocoran ekonomi tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan bersumber dari berbagai lembaga internasional yang selama ini memantau arus perdagangan dan keuangan global.

Sebut MBG Amanat Konstitusi

Prabowo kembali menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, yang mengamanatkan negara mengelola perekonomian untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Karena itu, menurut Presiden, pemerintah akan tetap melanjutkan program tersebut sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sekaligus menekan persoalan stunting dan gizi buruk di masa depan.

Editor : Abraham Johan