Presiden Prabowo Tetapkan 4 Pulau Sengketa Masuk Wilayah Aceh, Gubernur Sumut-Aceh Sepakati Kesepahaman

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menetapkan bahwa empat pulau yang sebelumnya menjadi perdebatan administratif—Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang—masuk ke dalam wilayah Provinsi Aceh.

Keputusan strategis ini diumumkan dalam rapat koordinasi nasional via video conference yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo pada Selasa, 17 Juni 2025. Penetapan ini menjadi langkah penting dalam menyelesaikan potensi konflik batas wilayah antara Aceh dan Sumatra Utara.

Kesepakatan Gubernur Aceh dan Sumut Disepakati di Hadapan Presiden

Menindaklanjuti instruksi Presiden, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution menandatangani kesepakatan bersama.

Penandatanganan ini menjadi simbol penyelesaian administratif yang damai, elegan, dan menjunjung tinggi prinsip integritas wilayah.

“Prinsip kita satu dalam NKRI. Jika sudah ada pemahaman bersama, itu sangat baik. Kita perlu memberikan penerangan kepada rakyat agar suasana tetap kondusif,” ujar Presiden Prabowo, dikutip dari Info Publik.

Presiden juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka kepada masyarakat, guna mencegah munculnya disinformasi dan spekulasi yang dapat merusak stabilitas sosial.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Gubernur Kaltim Wajibkan Tes Urine Berkala bagi ASN, Melanggar Sanksi Pencopotan Hingga Diberhentikan

Dokumen Historis Jadi Dasar Penetapan

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa keputusan ini mengacu pada dokumen historis berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri di masa lalu.

Dokumen itu menunjukkan bahwa mantan Gubernur Sumut, Raja Inal Siregar, telah menyepakati empat pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah Aceh.

“Berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kami menemukan dokumen lama Keputusan Mendagri yang menyatakan empat pulau itu masuk ke wilayah Aceh,” jelas Dasco.

Stabilitas Nasional Jadi Prioritas

Dalam arahannya, Presiden Prabowo juga menyoroti kondisi nasional yang relatif stabil, termasuk pertumbuhan positif di sektor ekonomi dan pertanian.

Ia mengingatkan bahwa tertib administrasi wilayah merupakan fondasi penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan menjaga stabilitas nasional.