61 Sekolah Rakyat Terancam Tutup, Kemensos Kejar Pembangunan Gedung Permanen Tahun Ini

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Puluhan Sekolah Rakyat (SR) rintisan terancam tidak bisa melanjutkan operasional jika pembangunan gedung permanen tidak segera direalisasikan. Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sedikitnya 61 Sekolah Rakyat di 57 daerah menghadapi persoalan tersebut.

Kondisi ini mendorong Kemensos membentuk Tim Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat (TP2SR) untuk mengawal pembangunan gedung permanen di lokasi-lokasi rintisan.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo menegaskan, percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak karena sebagian besar Sekolah Rakyat rintisan saat ini masih menggunakan fasilitas sementara.

“Kalau tahun ini kita tidak bisa memastikan pembangunannya, potensi untuk ditutup di tahun depan besar sekali karena gedungnya sudah tidak mencukupi,” ujar Agus Jabo saat memimpin rapat pembentukan TP2SR dikutip dari laman Kemensos.

Menurutnya, fasilitas sementara yang digunakan Sekolah Rakyat rintisan hanya diproyeksikan mampu menopang kegiatan belajar mengajar maksimal selama satu tahun.

Artinya, jika pembangunan gedung permanen tidak dimulai tahun ini, kapasitas sekolah akan menjadi persoalan serius ketika memasuki tahun ajaran berikutnya.

61 Sekolah Rakyat Belum Masuk Kuota Pembangunan

Persoalan muncul karena 61 titik Sekolah Rakyat rintisan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam kuota 100 titik pembangunan yang menjadi bagian dari rencana Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Salah satu kendala utama adalah persoalan administratif lahan.

Karena itu, TP2SR dibentuk untuk mengurai satu per satu persoalan lahan sekaligus memastikan pemerintah daerah segera menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung permanen.

“Tugas kita adalah memastikan titik-titik ini sudah ada persiapan lahannya. Tolong didata dan diidentifikasi status lahannya, siapa yang sudah mengusulkan, apa masalahnya, dan keterkaitannya dengan kementerian apa saja. Itu harus sudah ada identifikasi,” tegas Agus Jabo.

Kemensos tidak ingin persoalan administrasi lahan membuat pembangunan tertunda hingga melewati batas waktu.

57 Pemda Dipanggil, Persoalan Lahan Dibongkar

Langkah percepatan akan dimulai melalui Desk Evaluation pada 12 Agustus 2026. Kegiatan tersebut akan mempertemukan 57 pemerintah daerah yang menaungi 61 Sekolah Rakyat rintisan.

Desk evaluation akan digunakan untuk memetakan kondisi masing-masing lokasi, terutama menyangkut kesiapan dan status lahan.

Selain pemerintah daerah, Kemensos juga akan membangun koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PU, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian Pertanian, Kemendagri, hingga Perhutani.

Dengan demikian, persoalan yang menghambat pembangunan di masing-masing daerah diharapkan dapat langsung diidentifikasi sekaligus dicarikan jalan keluarnya.

TP2SR Diminta Pantau Progres Setiap Hari

Agus Jabo menegaskan TP2SR tidak dibentuk sekadar sebagai tim administratif. Tim tersebut akan melakukan pendampingan, pengendalian, dan pemantauan pembangunan Sekolah Rakyat secara berkelanjutan.

“Supaya kita bisa mengawal dan meng-update perkembangannya setiap hari,” ujarnya.

Sekretaris Sekretariat Bersama Program Sekolah Rakyat Herman Koswara ditunjuk sebagai Ketua TP2SR.

Tim tersebut akan bertugas menyiapkan data, mengoordinasikan penyelesaian persoalan di daerah, serta melakukan pendampingan hingga pembangunan gedung permanen benar-benar dimulai.

Sebelum Desk Evaluation digelar, Kemensos juga akan melakukan koordinasi awal dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.

“Hari Senin (10 Agustus) kita akan Zoom dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga agar mereka menyiapkan data sebelum desk. Setelah itu tim ini menyusun program percepatan, dan kita minta SK agar bisa segera bekerja,” pungkas Agus Jabo.

Pembentukan TP2SR menjadi langkah Kemensos untuk mencegah 61 Sekolah Rakyat rintisan kehilangan keberlanjutan akibat keterbatasan fasilitas. Persoalan lahan kini menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan agar pembangunan sekolah permanen tidak kembali tertunda.

Editor : Abraham Johan