Kekeringan Makin Meluas, Kementerian PU Tangani 492 Lokasi dan Selamatkan 22.210 Hektare Sawah

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Dampak El Niño dan musim kemarau mulai menekan ketersediaan air di berbagai wilayah Indonesia. Hingga 5 Agustus 2026, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menangani 492 lokasi terdampak kekeringan di seluruh Indonesia.

Skalanya tidak kecil. Kekeringan telah menyentuh sektor pertanian sekaligus kebutuhan dasar masyarakat.

Dari 492 lokasi tersebut, sebanyak 105 lokasi merupakan area persawahan dengan total luas 22.210 hektare yang membutuhkan penanganan untuk menjaga produktivitas pertanian.

Sementara 387 lokasi lainnya merupakan kawasan permukiman yang membutuhkan dukungan air bersih untuk 155.228 jiwa.

Dari total lokasi yang ditangani, 442 lokasi telah selesai, sedangkan 50 lokasi masih dalam proses penanganan.

22 Ribu Hektare Sawah Terancam Kekeringan

Ancaman kekeringan tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya pasokan air untuk masyarakat. Sektor pertanian juga menghadapi risiko serius karena ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama untuk mempertahankan produktivitas sawah.

Kementerian PU melakukan berbagai intervensi untuk memastikan lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air.

Langkah tersebut antara lain memompa air dari sungai ke areal persawahan, menormalisasi saluran irigasi utama dan sekunder, memperbaiki saluran tersier, memasang sandbag, mengoptimalkan saluran, hingga membangun jaringan pipa pengaliran air.

Intervensi tersebut dilakukan agar kekeringan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar, terutama terhadap produksi pangan.

155 Ribu Jiwa Butuh Dukungan Air Bersih

Di kawasan permukiman, persoalan yang dihadapi lebih mendasar. Pemerintah harus memastikan masyarakat tetap mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.

Penanganan dilakukan melalui distribusi air bersih menggunakan truk tangki, pembangunan sumur bor, penyambungan jaringan pipa, serta kajian sumber air potensial.

Kementerian PU juga menyiagakan pompa bergerak, armada tangki air, serta balai-balai Kementerian PU di berbagai daerah agar respons terhadap kekeringan dapat dilakukan lebih cepat.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa air merupakan salah satu fondasi utama pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan. Karena itu, penanganan kekeringan harus dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu agar kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi dan produktivitas pertanian tetap terjaga,” kata Dody, dikutip dari laman Kementerian PU.

Pemerintah Tak Hanya Andalkan Bantuan Air

Penanganan kekeringan tidak berhenti pada distribusi air bersih atau pemompaan ke sawah.

Kementerian PU juga melakukan pemantauan sumber daya air dan mengatur operasi bendungan secara adaptif untuk menjaga pasokan air baku, irigasi, dan kebutuhan masyarakat selama musim kemarau.

Strategi tersebut menjadi penting ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang dan tekanan terhadap sumber air semakin besar.

Pemerintah juga menggunakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai langkah tambahan pada kondisi tertentu.

Salah satunya dilakukan di Bendungan Jatiluhur pada 30 Juli 2026 untuk membantu menjaga ketersediaan air di wilayah layanan bendungan.

Kekeringan Jadi Ujian Ketahanan Air

Dengan 50 lokasi masih dalam proses penanganan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan dampak kemarau tidak semakin meluas.

Skala penanganan—mulai dari ratusan lokasi, puluhan ribu hektare sawah, hingga lebih dari 155 ribu jiwa yang membutuhkan dukungan air bersih—menunjukkan bahwa persoalan kekeringan tidak lagi sebatas gangguan musiman.

Ketersediaan air kini menjadi bagian penting dari ketahanan pangan dan perlindungan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya bergerak ketika krisis air terjadi, tetapi juga memperkuat sistem penyediaan dan pengelolaan air untuk menghadapi musim kemarau berikutnya.

Editor : Abraham Johan