Anggaran MBG 2027 Diproyeksi Rp270 Triliun, DPR Soroti Penggunaan Dana Pendidikan

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari saat konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari saat konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) saat ini masih didanai dari pos anggaran pendidikan dan kesehatan. Namun, rencana anggaran jumbo untuk tahun 2027 mulai menuai sorotan.

Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun untuk pelaksanaan program MBG pada 2027, dengan target penerima manfaat mencapai 81,5 juta orang.

“Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Bappenas, kami mendapat pagu indikatif Rp270,2 triliun untuk 2027 dengan target 81,5 juta penerima manfaat,” ujar Arum, dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Meski demikian, ia menegaskan angka tersebut belum final dan masih dalam tahap evaluasi. BGN saat ini tengah menghitung ulang skema program guna mencari ruang efisiensi, termasuk meninjau kembali jumlah penerima manfaat.

“Masih kami exercise, masih kami hitung ulang. Yang jelas akan ada efisiensi,” tambahnya.

Di sisi lain, penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG mendapat perhatian dari DPR. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengingatkan agar pemerintah tidak mengorbankan sektor pendidikan demi menjalankan program tersebut.

“Saya pribadi berharap tidak diambil dari pos pendidikan,” tegas Charles.

Ia juga menyebut hingga kini DPR belum menerima penjelasan resmi terkait sumber detail pendanaan program MBG.

Perdebatan ini menegaskan pentingnya transparansi dan ketepatan kebijakan anggaran, terutama untuk program besar seperti MBG yang menyasar puluhan juta masyarakat.

Ke depan, pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan kebutuhan program sosial dengan keberlanjutan sektor pendidikan, agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses