Balikpapan Percepat Pemutakhiran DTKS, Pastikan Bansos Tepat Sasaran

​BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan tengah mengakselerasi pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai upaya strategis memastikan bantuan sosial (bansos) menjangkau masyarakat yang tepat. 

Langkah ini diambil untuk meminimalkan celah antara data administratif pemerintah pusat dengan dinamika kondisi ekonomi riil di lapangan.

​Wali Kota Balikpapan menekankan pentingnya sinkronisasi data agar program perlindungan sosial nasional, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), tidak salah sasaran. Akurasi data menjadi variabel krusial dalam mitigasi kemiskinan di kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.

​Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan, Arfiansyah, menjelaskan bahwa validitas data adalah fondasi utama dari seluruh program intervensi pemerintah. Menurutnya, pemutakhiran data secara berkala sangat penting mengingat status ekonomi masyarakat bersifat dinamis.

​”Pembaruan DTKS harus dilakukan secara cermat agar data pusat selaras dengan kondisi riil masyarakat di lapangan. Dengan data yang akurat, bantuan sosial dapat diterima oleh mereka yang benar-benar berhak,” ujar Arfiansyah di Balikpapan, Minggu (3/5/2026).

​Visi Pendidikan dan Perlindungan Pekerja​Selain fokus pada validasi data bantuan langsung, Pemerintah Kota Balikpapan juga mengusung program jangka panjang melalui sektor pendidikan.

Salah satu program yang kini didorong adalah Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan inklusif bagi keluarga prasejahtera.

​Arfiansyah menambahkan bahwa usulan ini merupakan prioritas pemerintah daerah untuk memperkecil kesenjangan sosial. Saat ini, Pemkot Balikpapan tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Sosial agar program ini segera mendapatkan lampu hijau.

​”Sekolah Rakyat menyangkut masa depan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kami berharap usulan ini segera disetujui agar manfaatnya bisa dirasakan segera,” tuturnya.

​Di sisi lain, Pemkot Balikpapan juga memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja rentan. Pekerja sektor informal kini didorong untuk masuk dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya ini bertujuan memberikan jaring pengaman terhadap risiko kecelakaan kerja dan ketidakpastian ekonomi yang kerap membayangi kelompok pekerja ini.

​Saat ini, Dinas Sosial terus melakukan verifikasi lapangan dan pemetaan sosial secara lintas sektor. Melalui pendekatan berbasis data yang presisi, Balikpapan berharap dapat membangun fondasi kebijakan sosial yang lebih adil dan berpihak pada kemanusiaan.(***