Balikpapan Wajibkan Ijazah PAUD untuk Masuk SD Mulai 2027

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan bersiap melakukan lompatan besar di sektor pendidikan. Mulai 2027, setiap anak yang akan masuk Sekolah Dasar (SD) diwajibkan telah menuntaskan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal.

Kebijakan ini menjadi bagian dari program Wajib Belajar 13 Tahun yang kini mulai diintegrasikan secara serius oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik, menegaskan bahwa ijazah PAUD akan menjadi syarat administratif saat pendaftaran siswa baru.

“Pendidikan usia dini adalah fondasi. Kami ingin anak masuk SD tidak hanya siap akademik, tapi juga matang secara mental, sosial, dan emosional,” ujarnya.

Ubah Paradigma: Bukan Sekadar Calistung

Kebijakan ini juga menjadi momentum menggeser pola pikir lama yang masih menitikberatkan pada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Menurut Irfan, pada usia emas 5–6 tahun, anak justru perlu mendapatkan stimulasi menyeluruh, mulai dari karakter, kemandirian, hingga kemampuan sosial.

“Calistung bukan satu-satunya tolok ukur. Yang lebih penting adalah kesiapan psikologis dan kemampuan adaptasi anak,” tegasnya.

Infrastruktur Jadi Tantangan

Di balik kebijakan ambisius ini, tantangan besar masih membayangi, terutama dari sisi infrastruktur.

Saat ini, Balikpapan memiliki sekitar 500 lembaga PAUD, namun hanya satu yang berstatus negeri, yakni TK Pembina 1. Untuk memperluas akses, pemerintah tengah membangun TK Pembina 2 Negeri di kawasan Grand City, bersamaan dengan pembangunan SMP Negeri 29.

Kedua fasilitas tersebut ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Subsidi Akan Ditingkatkan

Dari sisi pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan intervensi anggaran. Saat ini, bantuan untuk PAUD masih sekitar Rp100 ribu per anak per tahun karena belum masuk kategori wajib belajar.

Namun, dengan diberlakukannya Wajib Belajar 13 Tahun, skema subsidi dipastikan akan ditingkatkan.

“Pemerintah akan hadir agar tidak ada anak yang kehilangan hak pendidikan hanya karena faktor ekonomi,” jelas Irfan.

Investasi Jangka Panjang SDM

Selain pendidikan formal, peran lembaga nonformal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tetap diperkuat sebagai jaring pengaman melalui program kesetaraan Paket A, B, dan C.

Melalui kebijakan ini, Balikpapan tidak sekadar menambah tahun belajar, tetapi sedang membangun fondasi kualitas sumber daya manusia sejak usia dini—sebuah investasi jangka panjang untuk mencetak generasi yang lebih siap, berkarakter, dan kompetitif di masa depan.