Balikpapan Wajibkan PAUD Mulai 2027, Pemkot Siapkan Subsidi Biaya untuk Pendaftaran

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan bakal mewajibkan anak untuk menempuh pendidikan anak usia dini (PAUD) sebelum masuk sekolah dasar mulai 2027 mendatang.

Pemkot menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan anak-anak lebih siap sebelum masuk sekolah dasar. Pemerintah kota kini mulai memperkuat akses dan fasilitas agar transisi ini berjalan lancar bagi masyarakat.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan menyebut 2026 masih menjadi masa sosialisasi. Namun mulai 2027, PAUD akan menjadi syarat melanjutkan ke jenjang SD.

Kepala Disdikbud Balikpapan, Irfan Taufik, mengungkapkan masih ada tantangan partisipasi di tingkat PAUD. “Misalnya ada 6.000 anak PAUD, yang sekolah hanya 2.000. Berarti ada 4.000 yang belum sekolah. Makanya banyak ATS di usia itu,” ujarnya usai Gebyar PAUD 2026 di BSCC Dome, Senin (20/4/2026).

Pemkot juga mendorong pemahaman masyarakat bahwa pendidikan usia dini tidak bisa digantikan oleh bimbingan belajar (bimbel). “Bimbel itu tidak masuk kategori sekolah. Jadi anak yang tidak terdaftar di PAUD tetap masuk kategori ATS,” tegas Irfan.

Ia menjelaskan, PAUD memiliki peran lebih luas karena tidak hanya mengajarkan kemampuan dasar, tetapi juga membentuk karakter dan kemampuan sosial anak.

“Di PAUD semua ada, mulai dari cara membaca, bersosialisasi, hingga pembentukan karakter. Itu tidak didapat di bimbel,” jelasnya.

Perluasan Akses: Sekolah Baru dan Subsidi Disiapkan

Untuk mendukung kebijakan ini, Pemkot Balikpapan mulai memperluas akses pendidikan PAUD, baik melalui pembangunan sekolah maupun bantuan biaya.

Saat ini, Balikpapan memiliki satu TK negeri dan sekitar 400 lembaga PAUD swasta yang tersebar di berbagai wilayah. “Sekarang ini akan bangun sekolah di Grand City,” ungkap Irfan.

Selain itu, sejak 2025 pemerintah telah menyalurkan subsidi Rp100 ribu per anak untuk pendaftaran PAUD, dan ke depan akan terus dievaluasi agar lebih meringankan beban orang tua.

“Lagi dikaji apakah dari Rp1 juta itu kita subsidi Rp500 ribu sehingga orang tua hanya membayar setengahnya,” ujarnya.***