BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim menyebutkan, untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dibutuhkan 3,6 juga tenaga kerja skill atau yang mengantongi sertifikat kompetensi khususnya konstruksi.
“Menurut data PUPR (Kementerian) 2021-2024 Kaltim dalam rangka pendirian pembangunan Ibu Kota Negara itu membutuhkan sertifikat kompetensi kontsruksi 3,6 juta sertifikat,” ujar Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo, Minggu (07/03)
“Termasuk sertifikat ketrampilan tukang batu, tukang kayu, tukang las, besi, mandor, ahli muda, ahli madya, ahli utama,”
Karena itu kemudian Apindo Kaltim mendirikan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sehingga para pekerja di Kaltim bisa memenuhi standar yakni mengantongi sertifikat kompetensi kontruksi. Termasuk juga Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)
“Pesan Pak Gubernur jangan sampai anak-anak kita jadi penonton karena sertifikat kompetensi ini. Inilah kami bertekad mendirikan sertifikasi LSP Konstruksi di Kaltim. LSP ini bukan hanya untuk Kaltim tapi bisa berlaku seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dia mengatakan, sudah diajukan ke ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) hanya tinggal verifikasi dokumen persyaratan pendirian LSP. Jika memenuhi persyaratan, nantinya akan diterbitkan lisensi sehingga resmi berdiri LSP di Kaltim.
“Setelah tanda tangan komisioner (BNSP), setelah itu BNSP mengecek semua dokumen, kalau semua persyaratan sudah terpenuhi nanti dapat lisensi,” ujarnya
Soal tim penguji, Slamet menyatakan, sudah bekerjasama dengan Poltekba Balikpapan sudah ada 14 penguji sipil. Termasuk juga sudah menjalin komunikasi dan akan bekerjasama dengan Poltek Samarinda, Poltek Makassar dan Poltek Malang.
“Kami bekerjasama dengan Poltek Balikpapan disana ada asesor sipilnya ada 14 orang nanti itu akan ditugaskan ke LSP kami untuk membantu pelaksanaan ini,” ujarnya
“Kami juga ingin kerjasama dengan Poltek Samarinda, Poltek Makassar, Poltek Malang kiyta sudah komunikasi , nanti asesor-asesornya bisa bergabung dengan kami,”
Dia menuturkan, membutuhkan asesor cukup banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan 3,6 juta tenaga kerja. “Karena dengan pemenuhan 3,6 juta itu kita harus butuh banyak tim pengujinnya, kalau tidak bakal kewalahan kita,” ujarnya
Kata dia, sejauh ini masih khusus untuk K3 dan konstruksi, sesuai kebutuhan proyek perluasan kilang minyak Balikpapan, perusahaan pertambangan dan migas. Targetnya akhir Maret tahun ini sudah mendapat lisensi dari BNSP.
“Targetnya bulan depan sudah bisa di lisensi BNSP harapan kita, akhir Maret, karena desakan para pengusaha jasa konstruksi bagaimana memperpanjang sertifikat ahli dan sertifikat keterampilan,” ujarnya.
Comments
comments
