BRIN Teliti Digitalisasi Pemerintahan Kaltim, Manfaat bagi Warga Jadi Sorotan

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Digitalisasi pemerintahan di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai diuji bukan hanya dari seberapa cepat birokrasi bekerja, tetapi dari seberapa besar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Kaltim menjadi salah satu lokus penelitian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan model nilai publik (public value) dalam penerapan e-government di Indonesia.

Penelitian ini penting karena transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya menghasilkan layanan yang lebih cepat atau memangkas pekerjaan administratif. Pemerintah juga dituntut memastikan teknologi benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Kabag Tata Laksana Biro Organisasi Setdaprov Kaltim, Surasa, mengatakan pengalaman dan persepsi perangkat daerah menjadi bagian penting yang perlu digali dalam penelitian tersebut.

“FGD ini untuk menggali pemahaman yang komprehensif terkait persepsi layanan terhadap nilai publik yang sulit ditangkap oleh kuesioner. Karena itu dilakukan pendalaman melalui diskusi,” jelas Surasa dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama BRIN dan sejumlah perangkat daerah Pemprov Kaltim, Kamis (3/9/2026), dikutip dari laman Pemprov.

Kaltim Jadi Salah Satu Lokus Penelitian BRIN

Peneliti BRIN, Uchaimid Biridlo`i Robby, mengatakan penelitian tersebut dilakukan di empat wilayah, yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

Kaltim dipilih karena penerapan e-government di lingkungan perangkat daerah dinilai cukup baik.

Menurutnya, sistem pemerintahan berbasis digital kini sudah menjadi bagian dari aktivitas pemerintahan sehari-hari. Namun, keberadaan sistem digital belum otomatis menjawab pertanyaan paling penting: apa manfaatnya bagi masyarakat?

Karena itu, penelitian BRIN diarahkan untuk mengevaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sekaligus menggali manfaat dan persoalan yang muncul selama proses transformasi digital.

Pendekatan tersebut membuat ukuran keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak berhenti pada jumlah aplikasi, sistem yang digunakan atau efisiensi administrasi. Dampaknya terhadap masyarakat juga menjadi bagian penting yang perlu diukur.

Efisien di Birokrasi, Tantangannya Ada di SDM

Kabid Aptika Diskominfo Kaltim, Fery, mengatakan penerapan e-government telah memberikan dampak terhadap efisiensi kerja birokrasi.

Salah satunya terlihat dalam administrasi perjalanan dinas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Digitalisasi membuat proses tersebut lebih ringan sekaligus membantu efisiensi penggunaan anggaran.

Namun, efisiensi teknologi ternyata bukan satu-satunya persoalan.

Fery menyebut tantangan terbesar justru berada pada sumber daya manusia (SDM), terutama dalam mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur.

“Perubahan pola mindset agak sulit diarahkan ketika tidak ada regulasi yang memaksa atau memberikan hukuman. Sistem ini tidak akan berjalan optimal tanpa komitmen pimpinan,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu persoalan kunci dalam transformasi digital pemerintahan. Sistem secanggih apa pun berpotensi tidak optimal apabila aparatur masih mempertahankan pola kerja lama.

BRIN Uji Apakah Digitalisasi Benar-Benar Bernilai Publik

FGD tersebut turut melibatkan sejumlah perangkat daerah, di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kaltim.

Pelibatan berbagai perangkat daerah menjadi bagian dari upaya BRIN melihat transformasi digital dari pengalaman langsung penyelenggara layanan.

Pada akhirnya, digitalisasi pemerintahan tidak semestinya hanya diukur dari berapa banyak proses yang berhasil dipindahkan dari meja ke layar.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah teknologi membuat pelayanan lebih mudah, birokrasi lebih responsif, anggaran lebih efisien, dan masyarakat memperoleh manfaat yang sebelumnya tidak mereka dapatkan.

Dengan penelitian BRIN ini, Kaltim menjadi salah satu daerah yang diuji untuk melihat apakah transformasi digital pemerintahan benar-benar sudah menghasilkan nilai publik, atau baru sebatas memindahkan birokrasi konvensional ke sistem digital.

Editor : Abraham Johan