DPR Kritik Wacana Penderita TBC Masuk Program MBG, Dinilai Berisiko Tinggi

Potret pelajar di wilayah IKN bersama paket makan bergizi gratis (MBG). (Foto: Otorita IKN)
Potret pelajar di wilayah IKN bersama paket makan bergizi gratis (MBG). (Foto: Otorita IKN)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai rencana pemerintah memasukkan penderita TBC ke dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dikaji ulang secara serius.

Meski mendukung intervensi gizi bagi kelompok rentan, Charles menegaskan bahwa skema MBG bukan solusi yang tepat untuk penderita TBC.

“Pada prinsipnya saya setuju adanya intervensi gizi bagi masyarakat rentan, termasuk penderita TBC. Tetapi apakah tepat melalui MBG? Ini perlu dikaji kembali karena secara teknis akan sangat sulit,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026), dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Charles menyoroti persoalan distribusi makanan dalam program MBG yang mengandalkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur pusat. Ia meragukan kemampuan jangkauan fasilitas tersebut untuk menjangkau pasien TBC yang tersebar hingga ke wilayah terpencil.

“Belum tentu di dekat tempat tinggal penderita TBC terdapat dapur SPPG. Kita juga sudah memiliki Puskesmas hampir di setiap kecamatan yang lebih siap menjangkau masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, ia juga mengkhawatirkan aspek higienitas dan potensi penularan penyakit. Mengingat TBC merupakan penyakit menular melalui droplet, penggunaan wadah makan (ompreng) yang bersirkulasi dalam program MBG dinilai berisiko.

“TBC adalah penyakit yang sangat menular. Jika ompreng dikembalikan ke dapur dan digunakan kembali, ini bisa menularkan kepada penerima manfaat lain. Ini wacana yang menurut saya tidak masuk akal,” tegas Charles.

Sebagai alternatif, ia mendorong Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengoptimalkan peran Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah dalam menangani pasien TBC, termasuk dalam pemberian gizi dan pengobatan.

Menurutnya, tenaga kesehatan di tingkat daerah lebih memahami kebutuhan spesifik pasien.

“Lebih baik Kemenkes berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan memanfaatkan Puskesmas. Tenaga medis di sana lebih tahu kebutuhan pasien, baik dari sisi obat maupun intervensi gizi,” katanya.

Charles juga berharap wacana tersebut belum menjadi keputusan final pemerintah.

“Mudah-mudahan Pak Menkes hanya bercanda saat menyampaikan wacana ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar penderita TBC dimasukkan sebagai kelompok prioritas penerima manfaat program MBG.

Usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, sebagai upaya mempercepat pemulihan pasien sekaligus menekan angka kematian akibat TBC di Indonesia.

Sumber : suara.com

Editor : Abraham Johan

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses