DPR Pertanyakan Klaim PLN Soal Pemadaman Listrik Berakhir, Singgung Fenomena ‘Menyala Bergilir’ di Kalimantan

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Klaim PT PLN (Persero) yang menyebut pemadaman bergilir telah berakhir sejak 21 Juni 2026 mendapat sorotan tajam dari Komisi XII DPR RI. Anggota dewan menilai kondisi di lapangan, khususnya di Kalimantan, masih jauh dari yang disampaikan dalam paparan resmi perusahaan.

Sorotan itu muncul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya tersebut membahas progres program listrik desa, ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional, serta realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Dalam pemaparannya, Darmawan Prasodjo menyatakan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali) telah kembali aman sejak 21 Juni 2026. Menurutnya, tidak ada lagi pemadaman bergilir setelah pasokan batu bara untuk pembangkit kembali stabil berkat dukungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Namun, pernyataan tersebut langsung dipertanyakan Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto. Ia menilai masyarakat masih mengalami gangguan pasokan listrik, bahkan muncul istilah baru yang ramai digunakan warga, yakni “menyala bergilir.”

“Kalau Bapak tadi sampaikan 21 Juni 2026 tidak ada lagi pemadaman, betul, tapi ada menyala bergilir,” kata Sigit.

Menurutnya, fenomena tersebut masih banyak terjadi di Kalimantan. Ia mengingatkan agar PLN tidak hanya menjadikan kondisi sistem Jamali sebagai tolok ukur keberhasilan, karena persoalan kelistrikan di daerah lain memiliki tantangan yang berbeda.

Sigit menilai perhatian pemerintah selama ini terlalu terpusat pada sistem Jawa dan Sumatera, sementara wilayah Kalimantan masih menghadapi persoalan keandalan pasokan listrik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia juga meminta PLN lebih terbuka kepada publik apabila terjadi gangguan pasokan listrik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab gangguan, termasuk apakah berasal dari pembangkit, jaringan transmisi, distribusi, atau kendala pasokan energi primer.

Transparansi tersebut dinilai penting agar tidak muncul kesenjangan antara klaim resmi pemerintah dengan pengalaman nyata masyarakat di lapangan.

DPR Minta PLN Perkuat Keandalan Sistem Listrik Nasional

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XII DPR RI mendorong PLN meningkatkan keandalan sistem kelistrikan nasional di seluruh wilayah, tidak hanya di Jawa-Madura-Bali, tetapi juga Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya.

DPR meminta PLN memperkuat sistem early warning, meningkatkan kapasitas pembangkit, memperkuat jaringan transmisi dan distribusi, serta menerapkan sistem operasi yang lebih efisien dan adaptif terhadap pertumbuhan kebutuhan listrik nasional.

Komisi XII juga menegaskan langkah tersebut diperlukan agar tidak kembali terjadi blackout maupun pemadaman bergilir berskala besar yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan perekonomian.

Sumber : DPR

Editor : Abraham Johan