DPR Desak PLN Buka Data Kapasitas Listrik dan Stok Batu Bara, Soroti Transparansi Pasokan Nasional

Petugas PLN melakukan pekerjaan recheck jaringan transmisi tegangan tinggi di tengah area perkebunan sebagai bagian dari kesiapan sistem interkoneksi Kaltim–Kaltara. / dok PLN

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Komisi XII DPR RI mendesak PT PLN (Persero) lebih transparan dalam membuka data teknis sistem kelistrikan nasional, mulai dari kapasitas daya mampu pasok, cadangan operasi, hingga stok batu bara di setiap pembangkit listrik.

Desakan tersebut disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Sigit Karyawan Yunianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya itu membahas ketahanan dan keandalan pasokan listrik nasional, termasuk peta jalan (roadmap) penguatan sistem kelistrikan Jawa-Madura-Bali (Jamali).

Dalam paparannya, PLN menargetkan kapasitas daya mampu pasok sistem Jamali meningkat dari 35,9 gigawatt (GW) menjadi 55 GW pada 2030, atau bertambah sekitar 19,1 GW.

Namun, Sigit menilai angka agregat tersebut belum cukup menggambarkan kondisi riil sistem kelistrikan nasional. Ia meminta PLN menyampaikan data secara rinci untuk setiap wilayah agar DPR dapat mengawasi kondisi pasokan listrik secara lebih akurat.

“Sekarang juga harus disampaikan berapa megawatt yang mampu dilakukan, itu juga harus disampaikan, berapa cadangan operasinya, berapa stok batu bara sesuai spesifikasinya,” tegas Sigit.

Menurutnya, keterbukaan data menjadi penting di tengah munculnya isu di kalangan pelaku usaha batu bara terkait berkurangnya pasokan ke pembangkit listrik akibat penurunan produksi.

Sigit menilai persoalan kelistrikan nasional tidak hanya bergantung pada kesiapan mesin pembangkit, tetapi juga dipengaruhi oleh rantai pasok energi primer, kondisi jaringan transmisi, pemeliharaan pembangkit, hingga hubungan kontraktual PLN dengan para mitra penyedia energi.

Karena itu, ia juga mempertanyakan kondisi pembayaran PLN kepada perusahaan Independent Power Producer (IPP) maupun pemasok energi.

“Kira-kira di tubuh PLN ada enggak tekanan pembayaran kepada IPP serta pemasok energi,” ujarnya.

Menurut Sigit, informasi tersebut penting untuk mengetahui apakah terdapat persoalan finansial yang berpotensi memengaruhi keandalan pasokan listrik nasional.

DPR Dorong Penguatan Sistem Kelistrikan Nasional

Dalam kesimpulan rapat, Komisi XII DPR RI meminta PLN terus meningkatkan keandalan dan ketahanan sistem kelistrikan nasional melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas pembangkit, pengembangan jaringan transmisi dan distribusi, serta penerapan sistem operasi yang lebih efisien dan adaptif terhadap pertumbuhan kebutuhan listrik.

DPR berharap langkah tersebut mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mencegah terulangnya gangguan pasokan listrik yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat maupun dunia usaha.

Sumber : DPR

Editor : Abraham Johan