DPR Soroti Kenaikan BBM Non-Subsidi, Waspadai Lonjakan Konsumsi Pertalite dan Risiko Stok

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Komisi VI DPR RI akan memanggil PT Pertamina (Persero) untuk meminta penjelasan terkait dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, termasuk potensi peralihan besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite yang berisiko mengganggu ketersediaan BBM bersubsidi.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menilai kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tidak terlepas dari tekanan global yang masih tinggi, mulai dari konflik geopolitik hingga pelemahan nilai tukar rupiah.

“Dengan situasi global yang tidak menentu, ditambah ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak, mempertahankan harga BBM non-subsidi menjadi sangat berat sehingga penyesuaian tidak terhindarkan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (11/6/2026).

Efek Domino ke Harga Barang dan Inflasi

Namun demikian, DPR mengingatkan bahwa kenaikan BBM berpotensi memicu efek berantai terhadap perekonomian. Biaya logistik yang meningkat dipastikan akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

“Logistik adalah komponen utama dalam kegiatan usaha. Ketika BBM naik, biaya distribusi ikut naik, dan pada akhirnya harga ke konsumen juga terdorong naik,” kata Adisatrya.

Kondisi ini dinilai berisiko terhadap stabilitas inflasi yang saat ini masih dijaga pemerintah.

UKM Terancam, Risiko PHK Mengintai

Komisi VI juga menyoroti dampak langsung terhadap pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional.

DPR mengingatkan agar kenaikan biaya tidak berujung pada penurunan produktivitas hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Jangan sampai biaya usaha meningkat lalu pelaku usaha terpaksa mengurangi tenaga kerja atau bahkan menutup usaha,” tegasnya.

DPR Waspadai Migrasi ke BBM Subsidi

Salah satu perhatian utama DPR adalah potensi migrasi konsumen dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi, terutama Pertalite.

Jika terjadi secara masif, kondisi ini dikhawatirkan memicu kelangkaan dan tekanan pada distribusi BBM bersubsidi di lapangan.

“Kami akan meminta penjelasan Pertamina terkait kemungkinan peralihan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite. Jangan sampai terjadi lonjakan permintaan yang justru menimbulkan masalah baru berupa keterbatasan stok,” ujarnya.

Pemerintah Diminta Siapkan Mitigasi

DPR menilai pemerintah bersama Pertamina harus segera menyiapkan langkah mitigasi untuk menjaga keseimbangan pasokan energi nasional.

Ketersediaan BBM, khususnya subsidi, harus dipastikan aman agar tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Pengawasan juga akan terus diperketat guna memastikan kebijakan energi tetap berpihak pada masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal negara.

“Pengawasan DPR akan terus dilakukan agar kebijakan ini tetap seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan masyarakat,” pungkasnya.

Sumber : DPR