GratisPol Kaltim Buka Akses Kuliah Tanpa Syarat Miskin dan IP Tinggi

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengubah pendekatan dalam pemberian bantuan pendidikan melalui program GratisPol. Tidak lagi menitikberatkan pada syarat miskin atau Indeks Prestasi (IP) tinggi, Pemprov Kaltim membuka kesempatan pendidikan tinggi bagi seluruh warga Benua Etam.

Gubernur Kalimantan Timur, Dr H Rudy Mas’ud atau Harum, menegaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Menurutnya, pola bantuan pendidikan selama ini umumnya menerapkan sejumlah persyaratan ketat. Penerima beasiswa kerap harus memenuhi kriteria ekonomi tertentu, seperti memiliki surat keterangan tidak mampu (SKTM), sekaligus menunjukkan prestasi akademik yang tinggi.

“Jadi kalau di beasiswa selama ini, kita mengenal harus pintar dan harus miskin. Yang punya surat miskin dan IP-nya tinggi baru diberikan beasiswa,” kata Gubernur Harum saat menerima Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman di Harum Resort Balikpapan, Senin (24/8/2026), dikutip dari laman Pemprob.

GratisPol Tak Bedakan Miskin atau Kaya

Harum menegaskan, konsep tersebut tidak lagi menjadi dasar utama dalam program GratisPol Kaltim.

Program pendidikan gratis ini dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun capaian Indeks Prestasi.

“Tapi kali ini, GratisPol kita tidak mengenal itu. Artinya, baik miskin maupun kaya, IP-nya tinggi maupun rendah, semua bisa mendapatkan hak yang sama untuk bersekolah di perguruan tinggi Kaltim dari jenjang S1, S2 hingga S3,” bebernya.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah strategis Pemprov Kaltim dalam mengejar pemerataan kesempatan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas SDM daerah.

Pendidikan Jadi Jalan Angkat Martabat Warga Kaltim

Gubernur Harum menyebut kebijakan pendidikan melalui GratisPol merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan harkat, martabat, dan taraf hidup masyarakat Kalimantan Timur.

Program tersebut, menurutnya, menyasar seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku maupun golongan.

“Upaya kita ini tentu saja untuk mengangkat harkat dan martabat etnis Dayak, Kutai, Banjar, Jawa, Bugis, dan seluruh warga Kaltim tanpa terkecuali. Inilah bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, dan alhamdulillah bisa diterima dengan baik,” ungkapnya.

Dengan membuka akses pendidikan dari jenjang S1, S2 hingga S3, Pemprov Kaltim berharap kesempatan meningkatkan kompetensi tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu.

Kepala Daerah Diminta Kawal Program GratisPol

Harum menekankan keberhasilan pemerataan pendidikan tidak dapat ditopang pemerintah provinsi sendirian.

Karena itu, ia meminta dukungan pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh elemen masyarakat untuk mengawal pelaksanaan program-program prioritas Pemprov Kaltim, termasuk GratisPol.

“Kami berharap program-program prioritas disupport kepala daerah dan seluruh elemen masyarakat. Para bupati, wali kota, dan elemen masyarakat bersama Pemprov Kaltim memajukan daerah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan taraf hidup masyarakat,” ujarnya.

Kebijakan GratisPol pun diposisikan bukan sekadar sebagai bantuan pendidikan, melainkan instrumen pembangunan jangka panjang untuk memperluas akses kuliah dan memperkuat kualitas SDM Kalimantan Timur.

Dengan menghapus sekat syarat miskin dan IP tinggi, Pemprov Kaltim ingin mengubah paradigma bantuan pendidikan: pendidikan tinggi tidak lagi hanya dipandang sebagai hak bagi mereka yang berprestasi atau tidak mampu, tetapi sebagai kesempatan yang lebih luas bagi seluruh warga Kaltim.

Editor : Abraham Johan