Gubernur Ingatkan Kendaraan Tambang dan Sawit Plat Luar Segera Induk ke Kaltim

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan bahwa kendaraan operasional perusahaan, terutama di sektor tambang dan perkebunan, yang masih berplat luar Kaltim (non-KT) harus segera dipindahkan dan diindahkan ke Kaltim.

Menurut Gubernur Harum, pajak dari kendaraan dan alat berat yang beroperasi di wilayah Kaltim harus menjadi sumber pendapatan daerah, bukan justru mengalir ke provinsi lain.

“Yang plat-nya luar Kaltim, segera saja pindah ke Kaltim. Alat beratnya juga begitu. Mereka beroperasi di sini, pakai bahan bakar dari sini, jadi pajaknya juga harus dibayar di Kaltim,” tegas Gubernur Harum saat memimpin Rapat Sinkronisasi dan Sosialisasi Optimalisasi PAD

Kaltim Tak Bisa Terus Andalkan Dana Pusat

Dalam forum yang dihadiri para pengusaha tambang batu bara, perkebunan sawit, kehutanan, dan infrastruktur itu, Gubernur Harum kembali menegaskan bahwa Kaltim tidak boleh terus bergantung pada kucuran dana pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).
“PAD adalah kunci kemandirian dan kehormatan Kalimantan Timur,” tegasnya.

Ia menilai, dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kaltim akan mampu berdiri di atas kekuatan sendiri dan membuktikan diri bukan hanya sebagai daerah penghasil, tetapi juga daerah yang mandiri dan berdaulat ekonomi.

Fokus Optimalisasi: PBBKB dan PKB

Gubernur Harum menyebut dua sektor yang berpotensi besar menambah PAD, yakni Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Keduanya menjadi perhatian serius, mengingat aktivitas industri tambang dan perkebunan di Kaltim melibatkan ribuan kendaraan operasional dan alat berat.

“Pasti semua kendaraan itu menggunakan bahan bakar. Nah, pajak bahan bakarnya juga harus jelas, dibayar di Kaltim. Kita ingin pemasoknya juga clear and clean,” ujarnya.

Pemprov Siapkan Layanan Pajak Digital

Gubernur Harum menyampaikan, Pemprov Kaltim melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Samsat telah menyediakan berbagai layanan digital dan online untuk mempermudah pelaporan serta pembayaran pajak.

“Yang punya kemampuan membayar, mohon segera dibayarkan. Pemerintah sudah memberi kemudahan, sekarang tinggal kemauan,” serunya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan dunia usaha.
“Perusahaan bisa menyampaikan kondisi dan tantangan di lapangan. Kita siap mencarikan solusi terbaik, yang penting semua pakai data, bukan kira-kira,” tutup Gubernur Harum. / Pemprov