Program KUR Perumahan Dipercepat, Serapan Tembus Rp14 Triliun dalam Empat Bulan

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Pemerintah makin serius mempercepat akses pembiayaan hunian lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan. Hasilnya mulai terlihat. Hingga April 2026, serapan anggaran sudah menyentuh kisaran Rp14 triliun—angka yang menunjukkan tingginya kebutuhan rumah sekaligus respons positif masyarakat.

Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat kegiatan sosialisasi dan kolaborasi pembiayaan perumahan di Gedung Ahmad Yani Raider 600, Manggar Baru, Balikpapan, Selasa (5/5/2026).

Menurut Maruarar, capaian ini jadi sinyal kuat bahwa skema pembiayaan subsidi yang digulirkan pemerintah makin tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dalam empat bulan saja serapannya sudah tinggi. Ini menandakan kebutuhan riil di lapangan sekaligus antusiasme masyarakat terhadap program ini,” ujarnya.

Penyaluran KUR perumahan sendiri didukung bank-bank yang tergabung dalam Himbara seperti Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Bahkan, bank swasta juga mulai ikut ambil bagian, memperluas akses pembiayaan ke berbagai daerah.

Jemput Bola Jadi Kunci, Sosialisasi Masih Perlu Digenjot

Salah satu kunci sukses program ini, lanjut Maruarar, ada pada strategi “jemput bola” dari perbankan. Lewat pola ini, masyarakat bisa langsung mendapatkan informasi, mengajukan, hingga memproses kredit dalam satu waktu tanpa harus bolak-balik ke kantor cabang.

“Model ini jauh lebih efektif dan memudahkan masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, syarat yang lebih ringan dan bunga lebih rendah dibanding kredit komersial juga jadi daya tarik utama. Tak heran jika program ini mulai dilirik sebagai solusi konkret untuk mengatasi backlog perumahan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Meski begitu, tantangan tetap ada. Sosialisasi dinilai masih perlu diperkuat agar informasi program bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Masih ada warga yang belum tahu. Jadi edukasi harus terus ditingkatkan,” tegasnya.

Dengan tren yang terus positif, pemerintah optimistis target penyaluran hingga akhir tahun bisa tercapai, bahkan berpotensi terlampaui.

Lebih dari sekadar program pembiayaan, KUR perumahan juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Strategi Ganda: Seimbangkan Suplai dan Permintaan

Di sisi lain, pemerintah juga mulai merancang ulang strategi besar sektor perumahan. Maruarar menekankan, percepatan penyediaan hunian tak bisa lagi berjalan satu arah. Kini, pendekatan yang dipakai adalah strategi ganda: memperkuat sisi suplai dan sekaligus mendorong permintaan.

Menurutnya, ketimpangan antara kebutuhan rumah dan kemampuan pembangunan hanya bisa diatasi jika seluruh ekosistem diperbaiki dari hulu ke hilir.

Dari sisi suplai, pemerintah memberi dorongan besar bagi pengembang, khususnya pelaku UMKM di sektor konstruksi. Salah satu kebijakan utamanya adalah subsidi bunga pinjaman.

“Dari sebelumnya sekitar 11 persen, sekarang bisa turun jadi 6 persen karena ada subsidi 5 persen dari pemerintah,” jelasnya.

Tak hanya itu, plafon pinjaman juga dinaikkan hingga Rp20 miliar. Harapannya, pengembang lokal—terutama di wilayah penyangga IKN seperti Kalimantan Timur—bisa tumbuh lebih kuat dan meningkatkan kapasitas pembangunan.

Sementara dari sisi permintaan, pemerintah fokus memperkuat daya beli masyarakat. Salah satu terobosannya adalah kredit tanpa agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, dengan bunga ringan sekitar 0,5 persen per bulan.

Untuk pinjaman Rp100 juta hingga Rp500 juta, tetap menggunakan jaminan, namun dengan bunga yang sudah disubsidi agar tetap terjangkau.

“Membangun rumah tanpa memperkuat daya beli itu tidak cukup. Harus berjalan beriringan,” tegas Maruarar.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap sektor perumahan tak hanya memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga menciptakan efek domino bagi ekonomi—mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penguatan industri material konstruksi di daerah.***