Gubernur Kaltim Soroti Kesejahteraan Dokter Spesialis di Daerah Terpencil, Rancang Skema Khusus

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memperkuat komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjamin bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di wilayah pedesaan, pedalaman, dan daerah terpencil.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud (Harum) menegaskan pentingnya pemenuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang profesional, terutama dokter spesialis, sebagai ujung tombak pelayanan medis di daerah yang selama ini kerap kekurangan tenaga ahli.

“Saya minta Dinas Kesehatan Kaltim memikirkan secara serius soal kesejahteraan dokter spesialis yang ditugaskan ke pedesaan, pedalaman, dan daerah terpencil. Mereka punya tanggung jawab besar atas kesehatan masyarakat,” tegas Gubernur Harum saat menerima paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kaltim.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Jelang Idul Adha, DKP3 Balikpapan Intensifkan Pemeriksaan Hewan Kurban

Insentif dan Penghasilan Harus Proporsional

Gubernur Harum menyoroti realita beratnya perjuangan menjadi dokter spesialis yang membutuhkan pendidikan panjang dan biaya besar. Karena itu, ia menilai wajar bila tenaga medis profesional diberi insentif dan penghasilan yang layak.

“Ilmu mereka tidak diperoleh secara mudah dan murah. Kalau kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, jangan harap kita bisa menarik atau mempertahankan dokter-dokter berkualitas untuk bertugas di daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Harum mengingatkan bahwa pembangunan kesehatan bukan hanya soal infrastruktur atau alat medis, melainkan juga tergantung pada kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan di semua wilayah.

“Kita ingin masyarakat di pelosok juga merasakan pelayanan kesehatan yang setara dengan yang ada di kota. Tapi untuk itu, kita butuh SDM yang mumpuni dan siap ditempatkan di mana pun,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim akan mempertimbangkan perumusan kebijakan insentif dan pola penempatan tenaga medis yang lebih adaptif, termasuk melalui kerja sama beasiswa ikatan dinas, fasilitas rumah dinas, hingga pengakuan kinerja berbasis wilayah tugas.

“Kita tidak bisa berpikir biasa untuk persoalan luar biasa. Harus ada pendekatan kebijakan yang lebih manusiawi dan strategis,” imbuh Gubernur Harum./Pemprov Kaltim