Harga BBM Nonsubsidi Meroket Tajam, Anggota Komisi VI DPR Semprot Pertamina: Pemerintah PHP ke Rakyat

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Kebijakan PT Pertamina (Persero) yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi secara drastis per 18 April 2026 menuai kritik pedas dari parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyebut langkah tersebut dilakukan tanpa sosialisasi dan menunjukkan kurangnya empati pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Kenaikan ini dianggap sebagai “kejutan pahit” setelah sebelumnya pemerintah sempat menebar narasi tidak akan menaikkan harga BBM di tengah gejolak geopolitik global.

Lonjakan Harga Hingga Rp9.000 per Liter

Berdasarkan data resmi dari situs MyPertamina, kenaikan harga kali ini mencatat angka yang sangat signifikan untuk tiga jenis BBM nonsubsidi:

• Pertamax Turbo (RON 98): Melonjak dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter.
• Dexlite: Meroket dari Rp14.200 menjadi Rp23.600 per liter.
• Pertamina DEX: Melesat dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter.

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” tegas Mufti Anam dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4/2026).

Sentil Narasi “PHP” Pemerintah

Mufti Anam menilai pemerintah telah memberikan harapan palsu (PHP) kepada masyarakat. Menurutnya, kegembiraan warga saat mendengar harga BBM subsidi tidak naik langsung sirna ketika harga BBM nonsubsidi dinaikkan secara “ugal-ugalan” tanpa komunikasi yang baik.

“Ternyata Pemerintah benar PHP kepada rakyat. Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi harga tidak akan naik, tapi tiba-tiba hari ini melonjak sangat tajam tanpa kesiapan dan tanpa komunikasi,” sindir politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Ironi Stok Subsidi Langka di Daerah

Dampak kenaikan ini diprediksi akan memukul seluruh lapisan masyarakat, termasuk ekonomi bawah. Pasalnya, realita di lapangan menunjukkan stok BBM subsidi (Pertalite dan Solar) seringkali langka, sehingga masyarakat kelas bawah terpaksa beralih membeli BBM nonsubsidi yang kini harganya selangit.

“Di banyak daerah, rakyat harus antre panjang, bahkan pulang dengan tangan kosong karena stok BBM subsidi habis. Dalam kondisi terjepit itu, mereka dipaksa membeli nonsubsidi. Ini soal keadilan dan sensitivitas pemerintah,” lanjutnya.

DPR Desak Perbaikan Distribusi

Sebagai mitra kerja Pertamina, Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera:

1. Memperbaiki Distribusi: Memastikan stok BBM subsidi tersedia dan tepat sasaran agar warga menengah ke bawah tidak perlu membeli BBM nonsubsidi.
2. Penyesuaian Harga Global: Jika harga minyak dunia turun, pemerintah diminta segera menurunkan harga tanpa menunggu tekanan dari masyarakat.
3. Transparansi Komunikasi: Melakukan sosialisasi sebelum kebijakan harga diberlakukan untuk menghindari gejolak di masyarakat.

“Jika harga minyak dunia mulai turun, maka segera turunkan harga. Jangan tunggu tekanan rakyat baru bergerak,” pungkas legislator dari Dapil Jawa Timur II tersebut. / DPR