Menkeu Bantah Rupiah Tembus Rp18.000 Akibat Fiskal, Janji Buka Data APBN Pekan Depan

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah anggapan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp18.000 per dolar AS disebabkan oleh kondisi fiskal pemerintah yang bermasalah.

Menurut Purbaya, pemerintah akan memaparkan kondisi terkini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026 yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

“Banyak yang bilang gara-gara fiskalnya berantakan. Nanti kita ketemu minggu depan. Ada update fiskal APBN KiTa,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ia mengklaim kondisi fiskal pemerintah justru menunjukkan perbaikan dibanding bulan sebelumnya. Salah satu indikatornya adalah defisit APBN yang disebut masih terjaga di level sekitar 0,7 persen hingga lima bulan pertama 2026.

Selain itu, Purbaya menyebut keseimbangan primer kembali mencatat surplus. Kondisi tersebut menunjukkan penerimaan negara masih lebih besar dibandingkan belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Pemerintah juga mengklaim penerimaan pajak mengalami peningkatan signifikan. Menurut Purbaya, pendapatan pajak tumbuh sekitar 22 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Ia menilai berbagai kritik yang mengaitkan pelemahan rupiah dengan kebijakan fiskal pemerintah tidak sepenuhnya tepat karena banyak analisis hanya berfokus pada skenario terburuk.

“Jadi kalau ada isu pemerintah, kebijakannya ngawur, fiskalnya ugal-ugalan, enggak begitu. Kita makin bagus,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah tekanan terhadap rupiah yang menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS. Sebelumnya, Bank Indonesia menyatakan pelemahan rupiah lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, termasuk meningkatnya ketegangan geopolitik global, tingginya harga minyak dunia, serta kebutuhan valuta asing domestik.

Purbaya memastikan pemerintah akan membuka data terbaru APBN secara rinci pada pekan depan sebagai bentuk transparansi sekaligus menjawab berbagai spekulasi terkait kondisi fiskal nasional.