Harga Pertamax Naik, YLKI Ingatkan Risiko Antrean Panjang di SPBU Berpotensi Terjadi

JAKARTA, inibalikpapan.com – Kenaikan harga Pertamax kembali memicu kekhawatiran akan bergesernya pola konsumsi bahan bakar masyarakat. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memperingatkan lonjakan harga BBM nonsubsidi berpotensi mendorong pengguna Pertamax beralih ke Pertalite. Pada akhirnya dapat memicu antrean panjang di SPBU hingga tekanan terhadap pasokan BBM bersubsidi.

Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menilai pemerintah dan PT Pertamina (Persero) perlu segera mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi Pertalite setelah penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green.

“Kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong perpindahan sebagian konsumen ke Pertalite,” kata Rio, Rabu (10/6/2026), melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Menurutnya, perpindahan konsumsi secara massal dapat menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan. Mulai dari antrean kendaraan di SPBU, pembatasan distribusi hingga risiko kelangkaan BBM subsidi di sejumlah daerah.

Karena itu, YLKI meminta pemerintah dan Pertamina memastikan ketersediaan pasokan Pertalite tetap terjaga, Tujuannya agar masyarakat yang memang berhak menerima subsidi tidak dirugikan.

“Jangan sampai masyarakat yang memang berhak memperoleh BBM subsidi justru menjadi pihak yang paling dirugikan,” tegasnya.

Kelas Menengah Paling Terdampak

YLKI juga mengingatkan bahwa kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi. Tetapi juga dapat memengaruhi biaya transportasi, logistik, hingga pengeluaran rumah tangga secara keseluruhan.

Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Di satu sisi mereka tidak berhak mengakses subsidi, namun di sisi lain harus menanggung kenaikan biaya akibat harga BBM nonsubsidi yang semakin mahal.

“Oleh karena itu, pemerintah perlu mengantisipasi dampak inflasi dan menjaga stabilitas pasokan serta harga BBM yang menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Rio.

YLKI menilai momentum kenaikan harga BBM ini juga menjadi evaluasi penting bagi pemerintah dalam memperbaiki komunikasi publik. Terutama terkait kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Menurut Rio, setiap penyesuaian harga barang dan jasa strategis perlu disertai sosialisasi yang lebih terbuka. Selain itu, juga perlu terukur agar masyarakat memiliki waktu cukup untuk menyesuaikan pengeluaran mereka.

Karena itu, YLKI mendorong pemerintah dan badan usaha terkait menyusun sistem pemberitahuan yang lebih transparan. Serta konsisten dalam setiap kebijakan penyesuaian tarif yang menyangkut kebutuhan publik.***