Pemerintahan Prabowo Mau Bagi Bansos Rp 5,4 Juta/Orang, Penerimanya Disaring Pakai AI

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah menyiapkan perubahan besar dalam sistem bantuan sosial (bansos). Bantuan yang selama ini banyak disalurkan dalam bentuk barang akan dialihkan menjadi bantuan tunai langsung dengan nilai yang dapat mencapai Rp5,4 juta per penerima.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan ketepatan sasaran sekaligus mengurangi kebocoran anggaran negara.

Menurutnya, seluruh data penerima bantuan akan mereka padukan dan menjalani analisis menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada yang menerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya, ada Rp5,4 juta per orang. Ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, dilansir dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Mengapa Pakai AI?

Luhut menjelaskan, teknologi AI akan membantu pemerintah mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan sehingga penyalurannya menjadi lebih tepat sasaran.

Program tersebut telah pemerintah uji coba melalui proyek percontohan di Banyuwangi, Jawa Timur. Hasil awal cukup baik sehingga pemerintah mulai memperluas penerapannya ke 42 kabupaten dan kota di berbagai daerah.

Jika tahap perluasan berjalan sesuai target, pemerintah berencana menerapkan sistem tersebut secara nasional pada Oktober 2026.

“Kita belajar dari model ini nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional seluruh 514 kabupaten dan kota,” ujarnya.

Beriringan dengan Digital Single ID

Selain penggunaan AI, pemerintah juga tengah menyiapkan Digital Single ID yang targetnya mulai pada akhir tahun ini.

Identitas digital tunggal tersebut akan mengintegrasikan berbagai data kependudukan dan bantuan sosial sehingga proses verifikasi penerima manfaat menjadi lebih akurat.

Pemerintah meyakini sistem baru tersebut dapat meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial, mengurangi potensi salah sasaran, sekaligus memperkuat transparansi penggunaan anggaran negara.***