Pemkot Balikpapan Genjot Kekompakan Eksekutif-Legislatif, Layanan Publik Jadi Prioritas

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Pemkot Balikpapan mendorong hubungan yang semakin solid antara eksekutif dan legislatif agar roda pemerintahan tetap stabil dan pelayanan kepada masyarakat terus meningkat, terutama di tengah peran strategis Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pesan itu disampaikan Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Setda Balikpapan, Zulkipli, saat menyambut perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Anggota Komisi II DPR RI dalam forum asistensi, monitoring, dan kunjungan konstituen di Balikpapan, Sabtu (12/9/2026).

Menurut Zulkipli, Pemkot dan DPRD merupakan mitra sejajar yang harus menjaga komunikasi agar kebijakan daerah berjalan efektif dan tetap berpihak kepada masyarakat.

“Pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra sejajar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah. Sinergi yang harmonis menjadi kunci agar roda pemerintahan berjalan dengan baik, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dia menegaskan, perbedaan pandangan dalam proses pemerintahan merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi. Namun, perbedaan itu harus diselesaikan lewat komunikasi, koordinasi, dan musyawarah agar tidak menghambat pelayanan maupun pembangunan daerah.

Forum Jadi Ruang Evaluasi

Pemkot Balikpapan menyambut positif kehadiran tim asistensi Kemendagri dan kunjungan konstituen DPR RI. Forum tersebut dinilai menjadi kesempatan untuk menerima masukan, evaluasi, sekaligus arahan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Momentum ini penting bagi kami untuk memperoleh masukan dan evaluasi yang konstruktif, khususnya dalam memetakan serta menyelesaikan berbagai tantangan dalam hubungan tata kelola pemerintahan daerah,” kata Zulkipli.

Dia menambahkan, posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN membuat pemerintah daerah harus semakin adaptif. Sebagai salah satu kota penyangga utama, Balikpapan dituntut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan merespons aspirasi warga lebih cepat.

Karena itu, forum dialog tersebut diharapkan tidak berhenti pada diskusi, tetapi melahirkan solusi konkret yang bisa diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami mengajak seluruh peserta memanfaatkan forum ini sebaik-baiknya. Aspirasi, masukan, maupun persoalan di lapangan dapat disampaikan secara terbuka dan objektif,” ujarnya.

Kritik Jadi Bahan Pembenahan

Zulkipli juga menilai kritik dan masukan masyarakat merupakan bagian penting dalam proses evaluasi pemerintah. Menurutnya, hal itu menjadi bekal bagi eksekutif dan legislatif untuk terus berbenah demi meningkatkan kesejahteraan warga.

Dalam kesempatan itu, Pemkot Balikpapan turut mengapresiasi KH Aus Hidayat Nur yang membuka ruang dialog melalui kegiatan tersebut, serta pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan bersama seluruh pihak yang mendukung pelaksanaannya.

Dia berharap forum asistensi, monitoring, dan kunjungan konstituen itu menghasilkan rumusan yang memperkuat koordinasi antarlembaga. Hasilnya juga diharapkan memberi dampak nyata bagi pembangunan Balikpapan dan Kalimantan Timur.

“Semoga forum ini berjalan lancar dan menghasilkan solusi konkret yang bermanfaat bagi pembangunan Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur pada umumnya,” pungkasnya.***

Penulis: Samsul
Editor: Rizki