Kaltim Targetkan Peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa 2025

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Peningkatan indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (Barjas) pada tahun 2025 menjadi salah satu utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim
“Sekarang indeksnya 86, itu kategorinya sudah baik, dengan harapan dikategori yang sudah baik ini kita berharap bisa dipertahankan dan jika perlu ditingkatkan, oleh karena itu, para pengguna anggaran KPA dan PPTK tentu berkontribusi dengan baik untuk hal ini,”ujar Sekretaris Provinsi Kaltim Sri Wahyuni.
Fokus Pengadaan Tahun 2025
Meski realisasi tender pengadaan barang dan jasa pada 2024 berhasil mencapai 100 persen, Sri Wahyuni mengakui masih ada catatan evaluasi yang harus diperbaiki. Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian rencana umum pengadaan (RUP) untuk anggaran tahun 2025.
BACA JUGA :
“Kami mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa tahun ini. Namun, untuk 2025, ada beberapa poin yang perlu menjadi perhatian, seperti pemenuhan komitmen penggunaan produk dalam negeri minimal 95 persen, pelaksanaan e-purchasing minimal 30 persen, serta peningkatan konsolidasi dan dukungan belanja bagi UMKM,” jelasnya.
Persiapan Pengadaan Elektronik
Sementara itu, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kaltim Buyung Dodi Gunawan, menyampaikan bahwa lebih dari 350 peserta mengikuti kegiatan persiapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2025.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman PA, KPA, PPK, PPTK, dan kelompok kerja (Pokja) terhadap tata cara pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik.
“Persiapan pengadaan barang dan jasa tahun 2025 diharapkan mampu mendorong pelaksanaan yang efisien, efektif, transparan, adil, tidak diskriminatif, serta akuntabel. Prinsip ini menjadi dasar untuk memastikan tata kelola yang lebih baik,” ujar Buyung Dodi.
Melalui penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa, Pemprov Kaltim optimistis dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya melalui belanja produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM.
BACA JUGA