Kaltim Tegaskan Komitmen dalam Pengelolaan Migas Berkelanjutan di Era Transisi Energi

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mengelola sektor minyak dan gas (migas) secara berkelanjutan di tengah transisi energi nasional.
Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa eksploitasi migas tetap memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek lingkungan.
Migas sebagai Pilar Ekonomi Kaltim
Dalam diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komite II DPD RI, dibahas tantangan dan peluang dalam industri migas di Kaltim, wilayah yang dikenal kaya akan sumber daya alam.
PJ Gubernur Kaltim menekankan bahwa migas tetap menjadi kontributor utama bagi perekonomian daerah, namun menghadapi tantangan terkait keberlanjutan dan dampak ekologis.
“Kami berupaya memastikan eksploitasi migas tetap memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Kaltim, sambil tetap beradaptasi dengan agenda transisi energi nasional,” ujarnya.
Dampak Sosial dan Lingkungan dalam Eksplorasi Migas
Salah satu fokus utama dalam diskusi ini adalah dampak sosial dan lingkungan dari eksplorasi serta eksploitasi migas. Pemerintah provinsi bersama instansi terkait berkomitmen untuk memastikan industri migas di Kaltim berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat setempat.
Peningkatan Peran Daerah dalam Pengelolaan Migas
Selain aspek keberlanjutan, peningkatan peran daerah dalam pengelolaan sumber daya migas juga menjadi topik utama. Pemerintah Kaltim menyoroti pentingnya kebijakan yang berpihak pada kepentingan daerah, termasuk dalam pembagian hasil migas dan pengawasan implementasi regulasi.
Diskusi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan rekomendasi kebijakan guna mendukung pengelolaan sektor migas yang lebih optimal.
“Kami berharap forum ini bisa menjadi ajang dialog konstruktif untuk memastikan kebijakan migas yang lebih inklusif serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tambah PJ Gubernur.
BACA JUGA :
Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Kebijakan Energi
Komite II DPD RI yang turut hadir dalam diskusi ini menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah dalam memperjuangkan hak serta kepentingan daerah penghasil migas seperti Kaltim.
Mereka menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mengawal kebijakan energi nasional yang adil dan berkelanjutan.
Komitmen Kaltim dalam Industri Migas Berkelanjutan
Di akhir pertemuan, PJ Gubernur Kaltim kembali menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk terus mengawal industri migas dengan pendekatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Kami siap berbagi data, masukan, serta bekerja sama dalam pengawasan dan implementasi regulasi migas agar sektor ini dapat memberikan manfaat optimal bagi daerah,” pungkasnya.
Dengan komitmen ini, Kaltim berharap dapat menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sejalan dengan visi transisi energi nasional yang lebih hijau dan berkeadilan.
BACA JUGA