Kasus Kekerasan Daycare Yogyakarta, Pemerintah Bentuk Satgas dan Perketat Pengawasan Nasional

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah menegaskan komitmennya memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, menyusul kasus kekerasan di layanan penitipan anak (daycare) di Kota Yogyakarta. Langkah cepat pun diambil, mulai dari penindakan hukum hingga pembenahan sistem pengasuhan anak secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin rapat tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (30/4/2026), untuk membahas penanganan kasus sekaligus memperkuat sistem perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan anak.

“Ini adalah kejadian yang sangat memprihatinkan dan tidak dapat ditoleransi. Negara harus hadir cepat menjawab permasalahan masyarakat, termasuk dalam kasus daycare ini,” tegas Pratikno, dikutip dari laman Kemenko PMK.

Daycare Ditutup, Proses Hukum Berjalan

Pemerintah telah menutup dan menyegel Daycare Little Aresha yang menjadi lokasi kejadian. Penegakan hukum kini ditangani oleh Polda DIY.

Di sisi lain, pendampingan korban terus dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi bersama dinas terkait mengawal pemulihan korban, termasuk layanan trauma healing yang juga melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pemerintah Perintahkan Evaluasi Daycare Nasional

Tak hanya fokus pada penanganan kasus, pemerintah juga meminta seluruh pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan daycare.

“Kami meminta Pemda melakukan pengecekan kondisi daycare di wilayah masing-masing,” ujar Pratikno.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di daerah lain.

Bentuk Satgas dan Portal Data Terintegrasi

Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah menyepakati pembentukan gugus tugas percepatan perbaikan tata kelola daycare. Satgas ini akan bekerja dalam jangka pendek hingga panjang, termasuk membangun portal data terintegrasi untuk pengawasan layanan penitipan anak.

Pembenahan sistem mencakup:

• Standar layanan dan pengasuhan
• Perizinan daycare
• Integrasi program lintas kementerian
• Penguatan sistem pengawasan

Program Pengasuhan Anak Diperkuat

Pemerintah juga menegaskan bahwa berbagai program pengasuhan anak sebenarnya telah tersedia, seperti:

• TAMASYA oleh BKKBN
• Taman Asuh Sejahtera oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia
• TARA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• TPA sebagai bagian PAUD oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Koordinasi lintas sektor ini diharapkan memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh.

Libatkan Banyak Kementerian

Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, serta Ketua KPAI Aris Adi Leksono.

Pesan Tegas Pemerintah

Kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh penyelenggara daycare di Indonesia. Pemerintah menegaskan tidak akan mentoleransi segala bentuk kekerasan terhadap anak, sekaligus memastikan sistem pengasuhan yang lebih aman, terstandar, dan diawasi ketat di seluruh daerah.