DPR dan Pemerintah Siapkan Jurus Jaga Ekonomi, Rupiah hingga Likuiditas Perbankan Jadi Prioritas

JAKARTA, Inibalikpapan.com – DPR RI bersama pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyepakati langkah bersama untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Penguatan nilai tukar rupiah, pengendalian inflasi, menjaga likuiditas perbankan, hingga memastikan kredit tetap tumbuh menjadi fokus utama koordinasi lintas lembaga.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat koordinasi tersebut digelar sebagai langkah antisipatif menghadapi berbagai tekanan ekonomi global yang mulai berdampak terhadap perekonomian nasional.

“Hari ini kami mengadakan rapat koordinasi untuk pertumbuhan ekonomi sekaligus juga rapat untuk mitigasi beberapa hal yang terjadi belakangan ini,” ujar Dasco usai Rapat Koordinasi Penguatan Fiskal dan Moneter di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pimpinan DPR RI, serta Komisi XI DPR RI.

Turut hadir dalam konferensi pers Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Komisi XI Misbakhun, Wakil Ketua Komisi XI Mohamad Hekal, serta Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah.

Inflasi dan Harga Minyak Jadi Perhatian

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, mengatakan stabilitas makroekonomi menjadi prioritas utama pemerintah di tengah lonjakan harga minyak dunia dan ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi menekan inflasi serta daya beli masyarakat.

Menurutnya, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat nilai tukar rupiah.

“Ada kesepakatan bahwa yang penting adalah menjaga kestabilan makro ekonomi di jangka pendek. Dampak ketidakpastian global, termasuk kenaikan harga minyak, sudah memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Karena itu diperlukan koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal dan moneter,” ujarnya.

BI Perkuat Rupiah, Pemerintah Jaga Kredit

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter melalui kenaikan BI Rate menjadi 5,75 persen, sekaligus meningkatkan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pasar uang, dan pasar valuta asing.

Menurut Destry, kebijakan tersebut mulai mendorong masuknya aliran modal asing (capital inflow) ke instrumen keuangan domestik sehingga memperkuat stabilitas sektor keuangan.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam kondisi sehat.

Defisit APBN hingga Mei 2026 tercatat sebesar 0,7 persen terhadap PDB dan diproyeksikan tetap berada di bawah 3 persen hingga akhir tahun.

Pemerintah juga memperpanjang penempatan dana di perbankan hingga Desember 2026 serta menyiapkan tambahan likuiditas guna memastikan penyaluran kredit tetap tumbuh pada level dua digit di tengah tingginya permintaan pembiayaan dari dunia usaha.

Sinkronisasi Kebijakan Jadi Kunci

Menutup konferensi pers, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan DPR RI, Bank Indonesia, Dewan Ekonomi Nasional, dan seluruh pemangku kepentingan agar kebijakan fiskal, moneter, serta sektor riil berjalan selaras.

Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan kebutuhan energi, termasuk pasokan gas bagi industri, tetap terjaga sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika global.

Sumber : DPR

Editor : Abraham Johan