Kurangi Impor LPG, Pemerintah Genjot Program Kompor Listrik dan Motor Listrik

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno, mendorong pemerintah mempercepat transisi dari kompor gas ke kompor listrik sebagai langkah strategis menghadapi fluktuasi harga energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Menurut Eddy, kebijakan ini dinilai lebih efisien dibandingkan beban subsidi impor LPG yang terus meningkat. Ia menekankan bahwa ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG masih sangat tinggi.

“Sebagaimana diketahui, Indonesia mengimpor 75–80 persen kebutuhan LPG yang harganya mengikuti harga minyak mentah dunia,” ujar Eddy dalam rapat kerja bersama Kementerian ESDM di Gedung DPR, Senin (15/6/2026).

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp815,56 Miliar

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam Rancangan APBN 2027 untuk program kompor listrik.

Program ini bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih efisien.

“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya LPG, tetapi juga kompor listrik, CNG, dan lainnya. Untuk kompor listrik dialokasikan sebesar Rp815,56 miliar,” ujar Bahlil.

DPR Diminta Bantu Pendataan

Untuk memastikan program berjalan efektif, Bahlil meminta Komisi XII DPR RI turut membantu proses pendataan wilayah yang paling membutuhkan konversi ke kompor listrik. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan sinergi kebijakan yang tepat sasaran.

Program Motor Listrik Juga Disiapkan

Selain kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran Rp635,24 miliar untuk program konversi motor listrik dalam RAPBN 2027. Anggaran tersebut akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Sumber : DPR

Editor : Abraham Johan