Memperkuat Transparansi, Balikpapan Optimalkan Peran PPID di Era Digital

​BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya dalam memperkuat keterbukaan informasi publik sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif.

Langkah ini dipandang krusial dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus menjawab tantangan penyampaian informasi di era digital yang semakin dinamis.

​Komitmen tersebut mengemuka dalam agenda Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik serta Optimalisasi Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang digelar di Aula Balai Kota Balikpapan, Kamis (30/4/2026).

​Mewakili Pemerintah Kota Balikpapan, Asisten III Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, dr. Andi Sri Juliarty, menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian fundamental dari pelayanan publik yang berorientasi pada hak warga negara untuk tahu.

​”Keterbukaan informasi publik adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui kegiatan ini, kita memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semakin memahami pentingnya transparansi, kepatuhan regulasi, serta pelayanan informasi yang berkualitas,” ujar dr. Andi Sri Juliarty.

​Transformasi Digital dan Penyangga IKN

​Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan bagi perangkat daerah untuk menyediakan akses informasi yang cepat, tepat, dan tepercaya. Apalagi, posisi Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menuntut percepatan transformasi menuju smart city.

​Saat ini, puluhan OPD di lingkungan Pemkot Balikpapan telah mengembangkan layanan berbasis digital. Dukungan infrastruktur seperti perluasan akses WiFi gratis di titik-titik strategis terus dilakukan untuk mempermudah pelajar, generasi muda, hingga pelaku UMKM dalam mengakses informasi.

​Peran PPID Menangkal Disinformasi

​Di sisi lain, dr. Andi Sri Juliarty menyoroti peran strategis PPID sebagai garda terdepan. PPID memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam penyediaan dokumen, tetapi juga dalam validasi data guna membentengi masyarakat dari arus hoaks atau disinformasi.

​”Tantangan kita hari ini adalah memastikan informasi yang disampaikan benar dan akurat. Profesionalisme aparatur sangat dibutuhkan untuk membangun komunikasi publik yang sehat,” tegasnya.

​Melalui monev ini, Pemkot Balikpapan berharap seluruh perangkat daerah mampu meningkatkan integritas dan kualitas layanan informasi. Upaya ini menjadi momentum evaluasi agar Balikpapan tumbuh sebagai kota modern yang terbuka, partisipatif, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat menuju visi kota global.***