Menteri Fadli Zon Dorong Penulisan Sejarah Nasional yang Terbuka, Ilmiah, dan Inklusif

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menegaskan komitmennya untuk memastikan penulisan sejarah nasional Indonesia yang terbuka, ilmiah, dan inklusif.

Penegasan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, menekankan pentingnya revisi narasi sejarah yang terakhir diperbarui lebih dari dua dekade lalu, pada masa Presiden Habibie.

“Penulisan sejarah ini bukan program baru, melainkan penyempurnaan yang mendesak,” ujar Menteri Fadli. “Uji publik akan segera dilakukan untuk memastikan keterbukaan dan diskusi yang luas.”

Buku sejarah nasional yang baru akan mengadopsi perspektif Indonesia-sentris, dengan fokus pada perjuangan nasional. “Masa kolonialisme, misalnya, akan lebih menekankan perjuangan melawan penjajahan daripada durasi penjajahan itu sendiri,” jelas Fadli.

Temuan arkeologi terbaru, termasuk bukti peradaban Nusantara berusia lebih dari 1,8 juta tahun, akan diintegrasikan untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu peradaban tertua di dunia.

Kontroversi “Pembantaian Massal” Mei 1998:

Menteri Fadli secara tegas mengutuk kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. Namun, ia menyatakan keberatan pribadi terhadap penggunaan istilah “pemerkosaan massal,” yang menurutnya berkonotasi sistematis dan terstruktur.

Ia menekankan bahwa ini adalah pendapat pribadi dan tidak akan memengaruhi penulisan sejarah oleh tim ahli independen. “Saya terbuka untuk berdiskusi dalam forum akademik dan publik,” tambahnya.

Fadli Zon menekankan pentingnya tone positif dalam penulisan sejarah, tanpa mengabaikan peristiwa tragis seperti Mei 1998. “Sejarah harus membangkitkan rasa bangga, bukan trauma. Kejujuran dan keadilan adalah kunci,” tegasnya.

Proses Penulisan dan Uji Publik:

Penulisan buku sejarah dilakukan oleh tim sejarawan independen dan kredibel, terbebas dari intervensi. Uji publik akan dilakukan di berbagai wilayah untuk memastikan partisipasi masyarakat dan inklusivitas narasi sejarah.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mendukung penuh proses uji publik ini untuk memastikan hasil akhir mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia./Info Publik