Menteri Maruarar Sirait Tinjau ‘Bedah Rumah’ di Balikpapan, Komitmen Terus Naikan Kuota BSPS untuk Warga

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau langsung kondisi rumah warga di Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, Kalimantan Timur, dalam kunjungan kerjanya, Selasa (5/5).

Wilayah tersebut menjadi salah satu lokasi penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di Kota Balikpapan sendiri, terdapat 117 unit rumah yang masuk dalam program tersebut.

Dalam peninjauan itu, Maruarar menemukan masih banyak rumah warga dalam kondisi tidak layak huni. Ia menyebut sebagian di antaranya bahkan belum pernah tersentuh program bantuan pemerintah sebelumnya.

“Banyak yang kondisinya bahkan ada yang belum pernah tersentuh program negara,” kata Maruarar. Ia menegaskan, program perumahan menjadi salah satu bentuk kehadiran negara bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Maruarar juga menyoroti ironi Kalimantan Timur sebagai daerah kaya sumber daya alam, namun masih menyisakan persoalan hunian dasar bagi warganya.

“Ini daerah super kaya—batu bara, nikel, minyak, gas. Tapi rakyatnya masih ada yang tinggal di rumah tidak layak. Ini yang harus dibereskan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menjelaskan skala program BSPS secara nasional mencapai sekitar 40 ribu unit pada tahun ini. Sementara untuk Kalimantan Timur, kuota ditingkatkan signifikan dari sekitar 600 unit pada tahun sebelumnya menjadi 3.000 unit.

Ia mengaku menaikkan alokasi tersebut setelah melihat kebutuhan di lapangan yang masih besar.

Maruarar meminta agar penerima bantuan benar-benar diprioritaskan bagi masyarakat miskin dengan kondisi rumah tidak layak huni, serta proses pengerjaannya dilakukan cepat.

“Saya minta dipilih yang benar-benar membutuhkan dan segera dikerjakan,” katanya.

Selain memperbaiki kualitas hunian, program ini juga dinilai mampu mendorong perputaran ekonomi lokal. Aktivitas pembangunan melibatkan tenaga kerja, toko material, hingga usaha kecil di sekitar lokasi.

“Ekonomi bergerak dari sini—ada tukang, toko bangunan, sampai warung,” ucapnya.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan untuk mendukung sektor tersebut, termasuk bagi pelaku usaha kecil seperti kontraktor dan toko bangunan.

Menurut Maruarar, skema itu menawarkan bunga rendah dan subsidi, sehingga diharapkan dapat memperkuat sektor usaha sekaligus mendorong munculnya kelas menengah baru.

“Harus makin banyak masyarakat sejahtera. Kita dorong dengan kebijakan yang pro-rakyat,” ujarnya.

Terkait progres, pemerintah akan melakukan evaluasi nasional pada 1 Juni dan berjanji merilis capaian secara terbuka setiap awal bulan dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) serta DPR.

Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempercepat pelaksanaan program melalui kolaborasi.***