Wacana Hak Angket Mengemuka, Mendagri Berharap Hubungan Pemprov-DPRD Kaltim Tetap Baik

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com — Wacana penggunaan hak angket oleh DPRD Kalimantan Timur mulai menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pihaknya terus memantau dinamika yang berkembang.

“Kami monitor. Tapi kami berharap hubungan pemerintah daerah dan DPRD tetap baik,” ujar Tito. Ia menegaskan komunikasi dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, sejauh ini berjalan lancar.

Menurut Tito, penyelesaian persoalan politik daerah harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.

“Seperti menarik benang dari tepung. Benangnya bisa ditarik, persoalan selesai, tapi tepungnya tidak berantakan,” katanya.

Sebelumnya, enam dari tujuh fraksi di DPRD Kaltim sepakat untuk menggunakan hak angket. Hanya Fraksi Partai Golkar yang menyatakan penolakan.

Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya tekanan publik, termasuk aksi demonstrasi jilid dua yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di depan kantor DPRD Kaltim, Samarinda.

Hak angket sendiri merupakan mekanisme politik untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dianggap bermasalah.

Situasi ini menunjukkan adanya dinamika hubungan antara legislatif dan eksekutif di Kaltim, yang kini menjadi sorotan tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga pusat.

Jika tidak dikelola dengan baik, eskalasi politik ini berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan daerah di tengah berbagai agenda pembangunan yang sedang berjalan.***