Menuju Ibu Kota Politik 2028, Otorita IKN Perketat Evaluasi Pembangunan Tahap Lanjutan

NUSANTARA, inibalikpapan.com — Pembangunan Tahap II Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dipercepat untuk mengejar target sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. Memasuki fase pembangunan yang lebih kompleks, Otorita IKN melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh proyek yang dibiayai melalui APBN, investasi swasta, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Monitoring dan evaluasi tersebut melibatkan investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, konsultan konstruksi, serta manajemen konstruksi induk. Kegiatan berlangsung di Multifunction Hall Gedung Kemenko 1, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Selasa (14/7).

Pembangunan Tahap II difokuskan untuk mendukung fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.

Saat ini pembangunan IKN dibiayai melalui tiga skema utama, yakni APBN yang dilaksanakan kementerian, APBN melalui mekanisme KPBU, dan investasi swasta.

Melalui APBN yang dikelola Otorita IKN, terdapat 40 paket pekerjaan fisik. Sebanyak sembilan paket telah selesai pada 2025, 15 paket masih dalam tahap konstruksi, sedangkan 16 paket lainnya memasuki proses persiapan lelang.

Proyek yang sedang berjalan mencakup pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif, gedung perkantoran pemerintahan, jaringan jalan, embung, kolam retensi, hingga sistem perpipaan air minum sebagai bagian dari penyediaan layanan dasar perkotaan.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan, dengan 78 proyek telah selesai dan 12 lainnya masih dikerjakan. Di antaranya pembangunan Jalan Tol IKN, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah ruas jalan pendukung.

Di sektor hunian, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan. Sebanyak 11 proyek telah rampung, sedangkan satu proyek masih berlangsung berupa pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi untuk mendukung penataan kawasan IKN.

Partisipasi sektor swasta juga terus bertambah. Hingga pertengahan Juli 2026, sebanyak 67 pelaku usaha telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Otorita IKN.

Dari jumlah tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun, sementara enam proyek sedang memasuki tahap konstruksi. Beberapa di antaranya meliputi Kampus Universitas Gunadarma Nusantara, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Teras by Plataran, Apartemen PT Star Bright International Investment, kawasan campuran PT Fajar Maju Karya Gemilang, serta apartemen milik PT Dian Jaya Indonesia.

Melalui skema KPBU, terdapat 13 proyek prakarsa yang terdiri atas tujuh proyek sektor hunian dan enam proyek jalan. Dalam waktu dekat, pembangunan akan dimulai untuk 108 unit rumah tapak yang diprakarsai PT Intiland Development Tbk serta delapan menara rumah susun yang diprakarsai PT Nindya Karya.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa percepatan pembangunan tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan maupun kualitas pekerjaan.

“K3 kita harus lebih ketat lagi. Kecelakaan bisa saja terjadi, tetapi harus kita minimalkan. Kita bekerja cepat, tetapi tetap aman dan nyaman. Target kita adalah 2028. Tiga pilar pembangunan IKN tetap menjadi pegangan, yaitu kualitas, estetika, dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Basuki.

Selain memantau progres pembangunan, forum monitoring dan evaluasi juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai kendala di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan IKN.***

Penulis: Donny M.
Sumber: Otorita IKN
Editor: Donny