Nurlena Rahmad Tekankan Penguatan Posyandu dalam Perencanaan Daerah 2025–2029

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Ketua Tim Penggerak PKK Balikpapan Hj Nurlena Rahmad, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Internalisasi Program dan Kegiatan Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah serta Rencana Strategis (Renstra) Posyandu Tahun 2025–2029.

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat integrasi kebijakan pembangunan daerah, khususnya pada sektor layanan dasar masyarakat yang dijalankan melalui Posyandu. 

Dalam sambutannya, Nurlena menegaskan bahwa Posyandu bukan hanya sekadar layanan kesehatan berbasis masyarakat, tetapi telah berkembang menjadi pusat layanan terpadu yang mencakup enam bidang SPM, yakni kesehatan, pendidikan, sosial, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Menurutnya, penguatan perencanaan Posyandu dalam dokumen resmi daerah menjadi kunci agar program tidak berjalan secara parsial, melainkan terarah, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, setiap intervensi pembangunan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat paling dasar.

“Posyandu memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor agar seluruh program yang direncanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi keluarga dan masyarakat,” ujarnya dalam kegiatan tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, kader Posyandu, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan Posyandu tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat yang menjadi ujung tombak pelaksanaan di lapangan.

Tidak Ada Tumpang Tindih

Kegiatan internalisasi ini sekaligus menjadi ruang penyamaan persepsi antarperangkat daerah dalam menyusun Renstra Posyandu 2025–2029. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi harmonisasi program sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, serta memastikan efektivitas penggunaan anggaran daerah.

Lebih lanjut, Nurlena menambahkan bahwa penguatan Posyandu sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Layanan yang terintegrasi di tingkat Posyandu diharapkan mampu mempercepat pencapaian indikator pembangunan, terutama di bidang kesehatan ibu dan anak, penanganan stunting, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Kita ingin Posyandu menjadi ruang pelayanan yang benar-benar hidup di tengah masyarakat, yang tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi keluarga,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk menjadikan Posyandu sebagai pilar utama pembangunan berbasis masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup keluarga.***