PDIP Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Komisi X DPR Bakal Bahas dengan Pemerintah

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Penolakan keras terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto, datang dari PDI Perjuangan (PDIP).

Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai Soeharto tidak layak menerima gelar kehormatan negara lantaran rekam jejaknya yang dinilai sarat pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) selama masa Orde Baru.

Sikap tegas disampaikan Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, yang menyebut tidak ada alasan historis maupun moral untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan nasional.

“Secara pribadi, saya menolak keras. Apa hebatnya Soeharto sebagai pahlawan? Dia pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, jadi tidak pantas dijadikan pahlawan nasional,” tegas Ribka di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (28/10/2025), dikutip inibalikpapan, jaringan inibalikpapan.

Ribka menilai, langkah memberi gelar pahlawan kepada Soeharto justru mengaburkan makna perjuangan dan keadilan sejarah bangsa Indonesia.

Dilema Moral dan Kontradiksi Sejarah

Nada serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, My Esti Wijayati, yang menyoroti adanya kontradiksi moral dan historis bila pemerintah benar-benar menganugerahkan gelar tersebut.

“Perlu diverifikasi dulu, bagaimana nanti nasib para reformis ketika beliau diberi gelar pahlawan? Berarti mereka melawan pahlawan nasional? Ini kontradiksi yang tidak mungkin selesai begitu saja,” ujar Esti.

Menurutnya, wacana ini berpotensi melukai perasaan dan keadilan para korban pelanggaran HAM serta keluarga mereka yang masih menunggu pengakuan negara.

“Pemahamannya jadi tidak clear ketika di satu sisi ada korban pelanggaran HAM, tapi di sisi lain pelakunya diberi gelar pahlawan. Logikanya dari mana? Ini perlu diklarifikasi secara menyeluruh,” tegasnya.

Komisi X Siap Bahas dengan Pemerintah

My Esti menambahkan, Komisi X DPR RI akan membawa isu sensitif ini ke dalam pembahasan resmi bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Kebudayaan untuk memastikan seluruh aspek historis, moral, dan psikologis dikaji secara komprehensif sebelum ada keputusan final.

“Dampak terhadap korban dan keluarganya harus menjadi pertimbangan utama. Jangan sampai penghargaan negara justru menimbulkan luka baru,” ujarnya.

Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto memicu polemik publik beberapa waktu terakhir. Sebagian kalangan menilai jasa pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional di masa Orde Baru layak diapresiasi, namun di sisi lain banyak pihak menolak dengan alasan pelanggaran HAM berat, korupsi, dan represi terhadap demokrasi.

Langkah pemerintah selanjutnya masih dinantikan, di tengah desakan agar pelurusan sejarah dan keadilan bagi korban Orde Baru menjadi prioritas sebelum memberi gelar kehormatan kepada tokoh kontroversial seperti Soeharto.