Pemerintah Benahi Program Makan Bergizi Gratis, Zulhas Minta Waktu Sebulan Bereskan Penyalahgunaan MBG

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan masih ditemukan sejumlah persoalan serius, mulai dari dugaan penyalahgunaan program hingga banyaknya lokasi penerima manfaat yang belum didukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah menargetkan proses evaluasi dan penataan tersebut rampung dalam waktu satu bulan sebelum hasilnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah Minta Waktu Sebulan Benahi MBG

Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

“Mengenai MBG, akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan, ya, satu bulan lagi, satu bulan untuk menyelesaikan merapikan,” kata Zulhas, dikutip dari laman Presiden.

Menurutnya, pemerintah sedang melakukan kajian mendalam terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan salah satu program prioritas Presiden tersebut.

Hasil evaluasi itu nantinya akan menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan yang kemudian disampaikan kepada Presiden untuk memperoleh arahan dan keputusan akhir.

“Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Tetapi kami akan mengkaji lebih mendalam satu bulan dari hari ini,” ujarnya.

Penyalahgunaan hingga Minimnya SPPG Jadi Sorotan

Zulhas mengakui pemerintah telah memetakan sejumlah persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Selain dugaan penyalahgunaan program, pemerintah juga menemukan masih banyak titik penerima manfaat yang telah ditetapkan, namun belum memiliki fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pusat produksi dan distribusi makanan bergizi.

“Banyak ya, yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya,” ungkapnya.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menghambat pemerataan pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

Tata Kelola MBG Akan Diperkuat

Pemerintah menegaskan pembenahan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar pelaksanaannya lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Evaluasi tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh penerima manfaat memperoleh layanan sesuai target, sekaligus menutup celah penyalahgunaan yang berpotensi mengganggu keberhasilan program nasional tersebut.

Editor : Abraham Johan